Pemekaran Nagari Padang Limau Sundai Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan

Basis sekian banyak diperoleh hasil penelitian. Pertama, secara garis besar, lipatan Nagari, Padang Limau Sundai didasarkan pada kalimat Bagian 15 (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Nomor Sumatera Barat 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Perihal aturan Nagari, selanjutnya diganti dengan peraturan Nomor Wilayah 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari keberadaannya mengatakan bahwa (1) Dalam rangka Memerintah efektivitas manajemen Nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, ke wilayah Nagari dapat melakukan liputan nagari, (2) Pelaporan Nagari dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesempurnaan kebiasaan adat dan budaya lokal sosial dan kesesuaian masyarakatnya, (3) Prosedur Nagari dikelola dalam peraturan Daerah Kabupaten. Secand, Kendala dalam lipatan Nagari Padang Limau Sundai di Sangir Jujuan, Kabupaten Solok selatan, yang menandai pro dan kontra, menandai adanya anggapan bahwa pembukaan wilayah sebagai penyebab kelangkaan, tentang masalah pengurangan dana, kejadiannya saling bertentangan, SDM rendah dan pendukung serta mengurangi fasilitas partisipasi masyarakatnya. Ketiga, upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan kendala penyingkapan Nagari yaitu Padang Limau Sundai Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, yang melakukan persiapan pemekaran studi reregion, meningkatkan peran masyarakat sipil, melakukan perbaikan prosedural, dan meningkatkan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan periferal nagari .