Resolusi Konflik Kebijakan Penambangan Pasir Laut Untuk Pembangunan Makassar New Port

Konflik menjadi sebuah studi yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik dan interaksi politik antar stakeholders. Hanya saja dalam beberapa studi yang berkembang, konflik berada dalam posisi pengabaian dan hanya diletakkan sebagai konsep latar belakang dalam proses kebijakan. Padahal konflik memuat dinamika yang menggiring orientasi hadirnya sebuah kebijakan publik. Artikel ini berupaya menguraikan terkait resolusi konflik kebijakan penambangan pasir laut. Proses penambangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material timbunan pembangunan Makassar New Port (MNP) di pesisir Kota Makassar. Motode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Peneliti berupaya memahami isu, masalah dan perhatian tertentu secara lebih baik dan mendalam. Data yang analisis didapatkan dari hasil studi data sekunder berupa artikel, publikasi media, laporan dan regulasi, serta data primer dari wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam aksi demonstrasi penambangan pasir laut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik kebijakan penambangan pasir laut di Kota Makassar dominan menggunakan metode fight, avoiding dan compromise. Konflik penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar telah meredah setelah selesainya ijin waktu penambangan pasir. Hasil yang didapatakan hanya dari gerakan pemuda Pulau Kodingareng yang mendapatkan penyaluran dana CSR. Akan tetapi, belum terbangun pehaman yang sama antara pemerintah dan aktivis lingkungan.