Tinjauan Sistem Musyarakah dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Desa Sukamaju Kec. Cilawu Kab. Garut

Abstract. This research is riven by legal uncertainty regarding the use of protected forest as both economic and ecologicalresources, especially in Sukamaju Village where communities rely on these forests. Profit-sharing often triggers disputes in forest use agreements. Therefore, this study proposes the Musyarakah contract as a solution to improve cooperation systems by aligning them with both positive law and Islamic principles. The research aims to analyze forest management policies issued by the Ministry of Forestry and assess the validity of Musyarakah contracts in profit-sharing practices. The study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, supported by a legal framework comprising Law No. 41 of 1999, PP No. 23 of 2021, and Permen LHK No. 4 of 2023, along with muamalah fiqh and maqashid sharia. Findings reveal that forest management by LPHD and the community complies with legal norms. The Musyarakah system, based on profit-sharing ratios, is relevant and applicable in agreements involving protected forest use. This model embodies fairness, participation, and shared responsibility. In conclusion, Musyarakah-based forest management in Sukamaju is legally and sharia-compliant, promoting both economic empowerment and environmental sustainability. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber daya ekonomi dan ekologi, khususnya di Desa Sukamaju yang sangat bergantung pada hutan tersebut. Pembagian hasil sering menimbulkan sengketa dalam perjanjian pemanfaatan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan akad Musyarakah sebagai solusi untuk memperbaiki sistem kerja sama dengan menyesuaikannya terhadap hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan hutan oleh Kementerian Kehutanan dan mengkaji keabsahan akad Musyarakah dalam praktik bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, serta kerangka hukum yang meliputi UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 23 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 4 Tahun 2023, dipadukan dengan fikih muamalah dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh LPHD dan masyarakat telah sesuai dengan norma hukum. Sistem Musyarakah berbasis nisbah relevan diterapkan dalam perjanjian pemanfaatan hutan lindung. Model ini mencerminkan keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Kesimpulannya, pengelolaan hutan lindung di Desa Sukamaju melalui akad Musyarakah sah secara hukum dan syariah, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.