Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari
View through CrossRef
In the field of population administration public services, accompanied by the increasing development of technology in Indonesia, various new breakthroughs have emerged, one of which is from the Director General of Dukcapil, Ministry of Home Affairs, including the Digital Population Identity (IKD) application. IKD is the digitization of population documents used by people in Indonesia who have electronic KTPs. In this IKD, residents who have activated will receive electronic information used to represent population documents and personal data of residents. The aim of the IKD is to follow the use of information and communication technology related to digitalization, increase the use of digitalization, accelerate the exchange of public and private services in digital form and provide security of IKD ownership. In the implementation process, of course the Director General of Dukcapil is assisted by the government of each district and city, one of which is the City of Surabaya. The Surabaya City Population and Civil Registry Dispendukcapil has implemented the IKD implementation with assistance from the government in sub-districts and sub-districts, such as in Tambaksari Subdistrict. The IKD implementation process in Tambaksari sub-district takes into account aspects of George C. Edward III's implementation theory including communication, resources, disposition or behavior, and bureaucratic structure. By paying attention to these aspects and IKD being a new breakthrough, it is hoped that the level of knowledge and mastery of the Tambaksari District community regarding what IKD is will increase and implementation can run optimally to support the public service process for the people in Tambaksari Subdistrict.
Universitas Gajah Putih
Title: Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari
Description:
In the field of population administration public services, accompanied by the increasing development of technology in Indonesia, various new breakthroughs have emerged, one of which is from the Director General of Dukcapil, Ministry of Home Affairs, including the Digital Population Identity (IKD) application.
IKD is the digitization of population documents used by people in Indonesia who have electronic KTPs.
In this IKD, residents who have activated will receive electronic information used to represent population documents and personal data of residents.
The aim of the IKD is to follow the use of information and communication technology related to digitalization, increase the use of digitalization, accelerate the exchange of public and private services in digital form and provide security of IKD ownership.
In the implementation process, of course the Director General of Dukcapil is assisted by the government of each district and city, one of which is the City of Surabaya.
The Surabaya City Population and Civil Registry Dispendukcapil has implemented the IKD implementation with assistance from the government in sub-districts and sub-districts, such as in Tambaksari Subdistrict.
The IKD implementation process in Tambaksari sub-district takes into account aspects of George C.
Edward III's implementation theory including communication, resources, disposition or behavior, and bureaucratic structure.
By paying attention to these aspects and IKD being a new breakthrough, it is hoped that the level of knowledge and mastery of the Tambaksari District community regarding what IKD is will increase and implementation can run optimally to support the public service process for the people in Tambaksari Subdistrict.
Related Results
IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG
IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG
Aplikasi Identitas Kependudukan Digital merupakan informasi elektronik yang berfungsi guna memproyeksikan dokumen kependudukan pada aplikasi digital yang memuat data pribadi sebaga...
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK : KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK : KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO
ABSTRAK
Dengan penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik, terutama melalui penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan digital di Bojonegoro, terdapat banyak pro dan kontr...
E-READINESS DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN KARAWANG
E-READINESS DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN KARAWANG
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sudah menerapkan serta melayani aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak akhir tahun 2022. Untuk memi...
Pemanfaatan Olahan Limbah Bonggol Jagung sebagai Salah Satu Solusi Peningkatan Perekonomian di Desa Tambaksari
Pemanfaatan Olahan Limbah Bonggol Jagung sebagai Salah Satu Solusi Peningkatan Perekonomian di Desa Tambaksari
ABSTRAK Desa Tambaksari memiliki potensi tanaman jagung yang cukup banyak, namun banyaknya bonggol jagung yang dihasilkan hanya dibuang atau seringkali dibakar sebagai sampah. Bong...
Analisis Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone
Analisis Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone
IKD or Identitas Kependudukan Digital is electronic information used to represent population documents and return data in digital applications via mobile phones. This study aims to...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG
Pegawai pemerintahan adalah aparat birokrasi yang juga sebagai abdi masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Khusus dalam pelayanan administr...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...

