Javascript must be enabled to continue!
DEFISIENSI PENGELOLAAN SUBSIDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
View through CrossRef
Penelitian ini mengelompokkan pola untuk mengidentifikasi defisiensi yang dialami oleh BUMN di Indonesia dengan dasar hasil temuan BPK yang telah dipublikasikan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dengan berfokus pada pengelolaan subsidi. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam permasalahan yang dialami BUMN di Indonesia berdasarkan indikasi agency problems yang tercerminkan pada hasil temuan BPK. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan subsidi yang berulang atas kinerja BUMN di Indonesia untuk memberikan gambaran pada pengelola BUMN di masa yang akan datang. Sumber data penelitian dibatasi pada IHPS Tahun 2016 hingga Tahun 2018 (diterbitkan BPK pada Tahun 2019) atau sebelum terjadi pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang masih menjadi temuan dengan jumlah paling signifikan dan kecenderungan tren meningkat. Selain itu, tema pemeriksaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi, Operasional BUMN, dan Pengelolaan Subsidi menjadi temuan pemeriksaan atas SPI BUMN yang muncul berulang dengan jumlah permasalahan yang cukup signifikan. Secara spesifik mengenai Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa tema temuan yang sering terjadi diantaranya SOP yang belum disusun/tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan SOP tidak ditaati. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengelola BUMN perlu memperhatikan pelaksanaan SPI, terutama dalam penerapan penyusunan SOP secara lengkap serta pelaksanaannya yang harus diawasi agar ditaati dan proses bisnis pengelolaan subsidi dapat berjalan dengan optimal.
Politeknik Keuangan Negara STAN
Title: DEFISIENSI PENGELOLAAN SUBSIDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Description:
Penelitian ini mengelompokkan pola untuk mengidentifikasi defisiensi yang dialami oleh BUMN di Indonesia dengan dasar hasil temuan BPK yang telah dipublikasikan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dengan berfokus pada pengelolaan subsidi.
Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam permasalahan yang dialami BUMN di Indonesia berdasarkan indikasi agency problems yang tercerminkan pada hasil temuan BPK.
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan subsidi yang berulang atas kinerja BUMN di Indonesia untuk memberikan gambaran pada pengelola BUMN di masa yang akan datang.
Sumber data penelitian dibatasi pada IHPS Tahun 2016 hingga Tahun 2018 (diterbitkan BPK pada Tahun 2019) atau sebelum terjadi pandemi Covid-19.
Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang masih menjadi temuan dengan jumlah paling signifikan dan kecenderungan tren meningkat.
Selain itu, tema pemeriksaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi, Operasional BUMN, dan Pengelolaan Subsidi menjadi temuan pemeriksaan atas SPI BUMN yang muncul berulang dengan jumlah permasalahan yang cukup signifikan.
Secara spesifik mengenai Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa tema temuan yang sering terjadi diantaranya SOP yang belum disusun/tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan SOP tidak ditaati.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengelola BUMN perlu memperhatikan pelaksanaan SPI, terutama dalam penerapan penyusunan SOP secara lengkap serta pelaksanaannya yang harus diawasi agar ditaati dan proses bisnis pengelolaan subsidi dapat berjalan dengan optimal.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA : TINJAUAN ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA : TINJAUAN ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN
Pemerintah Indonesia selaku pemilik saham dari Badan Usaha Milik Negara memiliki hak memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan fungsi kemanfaatan umum at...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Hubungan Defisiensi Besi dengan Perilaku Anak Usia Sekolah di Kota Palembang
Hubungan Defisiensi Besi dengan Perilaku Anak Usia Sekolah di Kota Palembang
Latar belakang. Prevalensi defisiensi besi anak usia sekolah di Indonesia sebesar 47,2%. Defisiensi besimenyebabkan perkembangan dan fungsi saraf terganggu, termasuk timbulnya masa...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa sehingga pelaksanaan...
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
ABSTRAK Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam kontens demikian, maka kompeti...
Keseimbangan Nutrisi dan Anemia Defisiensi Besi
Keseimbangan Nutrisi dan Anemia Defisiensi Besi
Anemia defisiensi besi merupakan anemia yang paling umum diderita oleh masyarakat di dunia terutama pada kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, dan wani...

