Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PARTAI POLITIK DAN INKONSISTENSI KOALISI DALAM PEMILU 2014 DAN 2019

View through CrossRef
Interesting events in the last 2 (two) elections, where there is a phenomenon of political parties contesting in the 2014 and 2019 elections trying to create an election that puts forward checks and balances between government support parties and opposition parties in the form of coalitions. In the 2014 elections there was a Great Indonesian Coalition (KIH) government, consisting of PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura and PKPI, and the opposition Red and White coalition (KMP), consisting of Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP and the United Nations. It is hoped that the people will have checks and balances so that the minority government is controlled by a large opposition. But that hope vanished as Golkar, PAN and PPP joined the government, so the opposition was no longer helpless, because it only left Gerindra and PKS. The recurring incident in the 2019 election, in which the presidential election gave birth to 2 coalition supporters of Jokowi-Maruf Amien Coalition of Working Indonesia (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI) and the Coalition supporting Prabowo-Sandiaga, named The Indonesian Coalition is just and prosperous (Gerindra, PKS, PAN, Democrat), it is very apparent that there is a desire from PAN and Democrats to be part of the government coalition, inconsistencies occur in coalition in Indonesia.
Title: PARTAI POLITIK DAN INKONSISTENSI KOALISI DALAM PEMILU 2014 DAN 2019
Description:
Interesting events in the last 2 (two) elections, where there is a phenomenon of political parties contesting in the 2014 and 2019 elections trying to create an election that puts forward checks and balances between government support parties and opposition parties in the form of coalitions.
In the 2014 elections there was a Great Indonesian Coalition (KIH) government, consisting of PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura and PKPI, and the opposition Red and White coalition (KMP), consisting of Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP and the United Nations.
It is hoped that the people will have checks and balances so that the minority government is controlled by a large opposition.
But that hope vanished as Golkar, PAN and PPP joined the government, so the opposition was no longer helpless, because it only left Gerindra and PKS.
The recurring incident in the 2019 election, in which the presidential election gave birth to 2 coalition supporters of Jokowi-Maruf Amien Coalition of Working Indonesia (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI) and the Coalition supporting Prabowo-Sandiaga, named The Indonesian Coalition is just and prosperous (Gerindra, PKS, PAN, Democrat), it is very apparent that there is a desire from PAN and Democrats to be part of the government coalition, inconsistencies occur in coalition in Indonesia.

Related Results

resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang  kontestas...
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai da...
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasi oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaa...
Dominant Coalition Sebagai Strategi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidensiil
Dominant Coalition Sebagai Strategi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidensiil
Pasca-reformasi 1998, sistem presidensiil multipartai Indonesia menghadapi banyak masalah dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang efektif. Fragmentasi politik yang tinggi di...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...

Back to Top