Dinamika Kebijakan dan Aktor dalam Pembentukan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses dan dinamika pembentukan Kebijkan Provinsi Konservasi sejak tahun 2009-2020, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan Kebijakan Provinsi Konservasi. Penelitian berlangsung selama 2 bulan yakni 10 April-10 Juni 2022 di Kabupaten Manokwari. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen. Jumlah informant dalam kajian ini sebanyak 15 orang. Hasil studi mencatat bahwa kebijakan Provinsi Konservasi awalnya diinisiasi oleh Mantan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Ataruri dari tahun 2009-2010 atas dukungan dari lembaga non pemerintah seperti WWF, TNC dan CII. Pembentukan provinsi konservasi terbagi menjadi 3 periode waktu yakni: Periode I- tahun 2010-2015, Periode II-tahun 2016-2017 dan periode III tahun 2018-2020. Tahun 2015, Papua Barat dideklarasikan sebagai provinsi konservasi. Namun, Pasca penetapannya, terjadi kevakuman selama 2 tahun (2015-2017) karena transisi kepemimpinan. Kebijakan provinsi konservasi barulah kembali mendapat dukungan ketika terjadi kepemimpinan Gubernur Papua Barat periode 2017-2022. Salah satu bentuk penguatan bagi inisiatif provinsi konservasi untuk diketahui para pihak, maka dilakukanlah konferensi internasional keanekaragaman hayati dan ekonomi kreatif tanggal 7-10 Oktober 2018. Konferensi ini menghasilkan 14 rekomendasi penting. Konferensi berhasil menghadirkan berbagai pihak termasuk aktor-aktor non pemerintah dalam mendukung pengembangan provinsi konservasi. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 3 aktor pendukung utama yakni PEMDA Papua Barat, UNIPA dan Lembaga Non Pemerintah (WWF, TNC dan CII). Selanjutnya, aktor pendukung, yaitu Yayasan EcoNusa dan Bentara Papua, yang membantu di tahun 2017-2018 dalam memberikan saran perbaikan atas dokumen PERDASUS. Aktor pendukung lainnya, yaitu aktor yang hanya terlibat di akhir proses pengembangan kebijakan provinsi konservasi, yaitu Yayasan Perdu dan Mnukwar. Aktor non pemerintah diatas terlibat menggunakan sumberdaya manusia, fasilitas maupun dukungan pendanaan yang diperoleh dari mitra kerja, jejaring dan kerjasama baik tingkat nasional dan internasional.