Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa ciro-ciroe dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat desa dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di desa. Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah desa dan BPD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan dalam APBDes. Musrenbang merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasiorganisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari desa tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat desa, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat.