Javascript must be enabled to continue!
Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng
View through CrossRef
Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek transaksi keungan daerah. Anggaran belanja khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penaatan anggaran daerah. Tujuan penilitan ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik. Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode deskriptifyaitu untuk menggambarkan belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng. Hasil penilitian disimpulkan bahwa proses pengakuan atas belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebaiknya Pemerintah Kota Soppeng melakukan proses pencatatan dan penyajian semua transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bukan hanya pada belanja modal
Universitas Lamappapoleonro
Title: Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng
Description:
Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek transaksi keungan daerah.
Anggaran belanja khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penaatan anggaran daerah.
Tujuan penilitan ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik.
Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode deskriptifyaitu untuk menggambarkan belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng.
Hasil penilitian disimpulkan bahwa proses pengakuan atas belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Sebaiknya Pemerintah Kota Soppeng melakukan proses pencatatan dan penyajian semua transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bukan hanya pada belanja modal.
Related Results
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Laporan keuan...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Bpkpd Kabupaten Nias Utara
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Bpkpd Kabupaten Nias Utara
Good regional financial management plays an important role in realizing regional financial transparency and accountability. The purpose of this research is to determine the applica...
Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto)
Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah berdasarkan perspektif kinerja keuangan Kota Mojokerto dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Lapor...
Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)
Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)
This research aims to compare the fiscal capacity between the main districs and new autonomy districts in Jambi Province, determine whether the Revenue-Sharing (DBH), General Alloc...
BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL
BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap belanja modal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banja...
Pengaruh Nilai Asset Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah
Pengaruh Nilai Asset Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Pengaruh nilai asset daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. 2) Pengaruh belanja modal berp...
Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel PemoderasI
Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel PemoderasI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variab...

