Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN

Penelitian ini mengkaji tentang perspektif kebijakan kontra-terorisme ASEAN dan paradigma penanggulangan terorisme oleh negara-negara anggota ASEAN. Secara lebih luas mengamati instrumen-instrumen kebijakan kontra-terorisme ASEAN dan respons atau pendekatan negara-negara anggota ASEAN terkait instrumen tersebut. Didasarkan pada ancaman-ancaman terorisme yang masif terjadi di kawasan Asia Tenggara, terutama sejak insiden 9/11 tahun 2001. Deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, menggunakan pendekatan studi literatur. Penelitian ini pada dasarnya mempertanyakan pandangan atau perspektif ASEAN tentang strategi kontra-terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN mengadopsi pendekatan penegakan hukum dalam menanggulangi terorisme. ASEAN pertama kali mengluarkan instrumen kebijakan kontra-terorisme secara khusus melalui ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism 2001, pasca insiden 9/11. Lalu disusul oleh instrumen-instrumen lain seperti ASEAN-US Joint Declaration for Coorperation to Combat International Terrorism 2002, Joint Declaration on Coorperation to Combat Terrorism 2003, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)  2007, dan deklarasi bersama negara-negara mitra dialog eksternal seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Australia, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Pakistan, dan Kanada. Meski demikian, negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki kesamaan mutlak dalam paradigma kebijakan kontra-terorisme. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bebagai instrumen kebijakan kontra-terorisme berhasil dibentuk ASEAN, yang mengedepankan perspektif penegakan hukum. Namun terdapat perbedaan paradigma penanggulangan terorisme oleh negara-negara anggota ASEAN.