Javascript must be enabled to continue!
PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014
View through CrossRef
AbstractThe implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimatelyresulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decisionrelating to the election of the Governor of Lampung in 2014. The verdict ofDKPP generates convicted and fired Lampung Provincial ElectionSupervisory Board The purpose of this research was to determine andanalyze the strength of decision DKPP Lampung gubernatorial election in2014. In this study the authors discussed the use of theory and concepts;theory of legislation, the concept of the State institutions, the concept of anindependent State institution using normative juridical research method, i.e.obtaining secondary data obtained from the study of literature, books, andlegislation. Results of research and discussion show that many violations inthe elections in 2014 that resulted in the governor of Lampung in 2014resulted in the termination of the Election Supervisory Board membersLampung province because it violates the code of ethics. Strength HonorCouncil Election decision final and binding give lessons to the electionorganizer Lampung Province.Keywords: Verdict Strength, Election Organizer Ethics Council, ElectionViolationsAbstrakProses pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 masih banyakkontroversi dengan prosesnya yang begitu rumit sehingga akhirnyamenghasilkan pemimpin terpilih, setelah proses yang panjang, munculkeputusan DKPP terkait pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Putusantersebut DKPP menghasilkan terbukti dan dipecat Badan Pengawas PemiluProvinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis kekuatan keputusan pemilihan gubernur DKPP Lampung padatahun 2014. Dalam penelitian ini penulis membahas penggunaan teori dankonsep; Teori perundang-undangan, konsep lembaga negara, konseplembaga negara merdeka yang menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, yaitu memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi literatur,buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasanmenunjukkan bahwa banyak pelanggaran dalam Pemilu 2014 yangmengakibatkan Gubernur Lampung pada tahun 2014 mengakibatkanpenghentian anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung karenamelanggar kode etik. Keputusan Kehormatan Dewan Kehormatan keputusanfinal dan mengikat memberi pelajaran kepada penyelenggara pemiluProvinsi Lampung.Kata Kunci: Kekuatan Putusan, Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu
Title: PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014
Description:
AbstractThe implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimatelyresulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decisionrelating to the election of the Governor of Lampung in 2014.
The verdict ofDKPP generates convicted and fired Lampung Provincial ElectionSupervisory Board The purpose of this research was to determine andanalyze the strength of decision DKPP Lampung gubernatorial election in2014.
In this study the authors discussed the use of theory and concepts;theory of legislation, the concept of the State institutions, the concept of anindependent State institution using normative juridical research method, i.
e.
obtaining secondary data obtained from the study of literature, books, andlegislation.
Results of research and discussion show that many violations inthe elections in 2014 that resulted in the governor of Lampung in 2014resulted in the termination of the Election Supervisory Board membersLampung province because it violates the code of ethics.
Strength HonorCouncil Election decision final and binding give lessons to the electionorganizer Lampung Province.
Keywords: Verdict Strength, Election Organizer Ethics Council, ElectionViolationsAbstrakProses pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 masih banyakkontroversi dengan prosesnya yang begitu rumit sehingga akhirnyamenghasilkan pemimpin terpilih, setelah proses yang panjang, munculkeputusan DKPP terkait pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014.
Putusantersebut DKPP menghasilkan terbukti dan dipecat Badan Pengawas PemiluProvinsi Lampung.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis kekuatan keputusan pemilihan gubernur DKPP Lampung padatahun 2014.
Dalam penelitian ini penulis membahas penggunaan teori dankonsep; Teori perundang-undangan, konsep lembaga negara, konseplembaga negara merdeka yang menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, yaitu memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi literatur,buku dan perundang-undangan.
Hasil penelitian dan pembahasanmenunjukkan bahwa banyak pelanggaran dalam Pemilu 2014 yangmengakibatkan Gubernur Lampung pada tahun 2014 mengakibatkanpenghentian anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung karenamelanggar kode etik.
Keputusan Kehormatan Dewan Kehormatan keputusanfinal dan mengikat memberi pelajaran kepada penyelenggara pemiluProvinsi Lampung.
Kata Kunci: Kekuatan Putusan, Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu.
Related Results
ANALISIS FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
ANALISIS FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 terkait pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik yang dieksekusi Preside...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati
Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati
ABSTRAKSuatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jela...
Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia
Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan kualitas audit, komite audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun...
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM PASCA PENETAPAN SUARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM PASCA PENETAPAN SUARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
ABSTRAK
Pemilihan Umum adalah sebuah konsekuensi logis bagi negara demokrasi yang dimanifestasikan secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan (by norm) dan dilaksanakan se...
VISUALISASI KEMASAN KERIPIK PISANG ANEKA SEBAGAI KULINER KHAS LAMPUNG
VISUALISASI KEMASAN KERIPIK PISANG ANEKA SEBAGAI KULINER KHAS LAMPUNG
<p>Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung timur pulau Sumatera. Lampung juga dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang memiliki efek langsung terhadap perekonomian m...
KALIMAT EFEKTIF DALAM LAPORAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI RELASI BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
KALIMAT EFEKTIF DALAM LAPORAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI RELASI BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kalimat efektif dalam laporan kegiatan relawan demokrasi relasi berkebutuhan khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gu...
Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024
Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024
ABSTRACT
Purpose of the Study: This research aims to analyze the legal consideration that influence differences in a Supreme Court Decision and a Constitutional Court Decision in t...

