PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PHISHING BERBASIS AI DALAM TRANSAKSI DIGITAL

ABSTRACT Artificial intelligence has changed phishing from a generic digital fraud pattern into a personalized, automated, and adaptive attack against users of digital financial transactions. This article analyzes the legal qualification of AI-based phishing and formulates an accountability model for perpetrators, electronic system operators, and financial service providers in Indonesia. The research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of the Electronic Information and Transactions Law and its amendments, the Personal Data Protection Law, Government Regulation No. 71 of 2019, financial consumer protection regulations issued by the Financial Services Authority, and payment system regulations issued by Bank Indonesia. Secondary materials include legal scholarship, cybersecurity reports, and recent studies on AI-enabled phishing. The study finds that AI-based phishing intersects with cybercrime, personal data protection, consumer protection, digital evidence, and risk governance in the financial sector. The main legal problem is not only the criminal liability of direct perpetrators, but also the standard of due care required from electronic system operators and financial service providers. The article concludes that a layered response is required, combining criminal enforcement, administrative supervision, data protection compliance, user education, anomaly detection, rapid incident response, and victim recovery mechanisms. Keywords: Phishing, Artificial Intelligence, Digital Finance, Legal Accountability, Personal Data Protection ABSTRAK Kecerdasan buatan telah mengubah phishing dari pola penipuan digital yang bersifat umum menjadi serangan yang personal, otomatis, adaptif, dan sulit dikenali oleh pengguna transaksi keuangan digital. Artikel ini menganalisis kualifikasi hukum phishing berbasis AI serta merumuskan model pertanggungjawaban bagi pelaku, penyelenggara sistem elektronik, dan penyelenggara jasa keuangan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, UU Pelindungan Data Pribadi, PP Nomor 71 Tahun 2019, regulasi Otoritas Jasa Keuangan tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan regulasi Bank Indonesia tentang penyedia jasa pembayaran. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, laporan keamanan siber, dan penelitian mutakhir tentang phishing berbasis AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa phishing berbasis AI beririsan dengan tindak pidana siber, pelindungan data pribadi, perlindungan konsumen, pembuktian digital, dan tata kelola risiko sektor keuangan. Persoalan hukumnya tidak hanya terletak pada pemidanaan pelaku langsung, tetapi juga pada ukuran kehati-hatian penyelenggara layanan dalam mencegah, mendeteksi, menangani, dan memulihkan kerugian korban. Artikel ini menyimpulkan perlunya respons berlapis melalui penegakan pidana, pengawasan administratif, kepatuhan pelindungan data, edukasi pengguna, deteksi anomali, respons insiden cepat, dan mekanisme pemulihan korban. Kata Kunci: Phishing, Kecerdasan Buatan, Keuangan Digital, Pertanggungjawaban Hukum, Pelindungan Data Pribadi