ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN

Ketimpangan adalah masalah universal yang dihadapi oleh semua sistem ekonomi modern. Dalam sejarahnya, sistem kapitalis dan sosialis terbukti tidak mampu mengatasi masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat. Sistem ekonomi Islam sejak berabad-abad lalu telah meletakkan dasar-dasar etika utama yang universal tentang sistem distribusi kekayaan melalui butir-butir ayat Al-Quran yang mulia dan Hadis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali etika atau nilai-nilai distribusi dalam Al-Quran yang bersifat transendental untuk kemudian diterjemahkan menjadi objektif dan empiris. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (data sekunder), dengan metode deskriptif kualitatif, yakni analisis data yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori tanpa harus menggunakan rumusan statistik. Dalam hal ini, karena objek studi ini adalah Al-Quran, maka peneliti menggunakan metode penafsiran maudhu’i atau lebih dikenal dengan sebutan tafsir tematik, yakni upaya yang dilakukan adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama tentang suatu permasalahan yang sedang dibahas. Hasil penelitian menguraikan bahwa menurut pandangan Al-Quran terdapat tigaetika atau nilai penting dalam upaya untuk menciptakan keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, dari sisi ketauhidan, bagaimana distribusi kekayaan yang merata mampu tercipta dengan pengaplikasian tauhid sosial di masyarakat. Kedua, dari sisi muamalah (ekonomi) bentuk instrumen-instrumen distribusi kekayaan yang ditawarkan Al-Quran, yaitu melalui perdagangan dan berbagai akad derma seperti zakat, wakaf, waris, sedekah dan infak. Kemudian tujuan distribusi kekayaan yang dikelompokan dalam tujuan dakwah, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Ketiga, pemaparan dari sisi kenegaraan (khilafah), yaitu tanggung jawab pemerintah yang dimanifestasikan dalam tiga unsur yaitu restrukturisasi sosio-ekonomi, peningkatan kualitas penduduk pedesaan dan reformasi perburuhan. Kepada semua pihak di sarankan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya menciptakan keadilan distributif. Kemiskinan serta berbagai masalah kehidupan lain akan teratasi jika semua elemen masyarakatsecara keseluruhan serta pemerintah ikut peduli terhadap permasalahan ini. Semua ini bertujuan agar tercipta kehidupan umat yang bermartabat dan sejahtera sesuai dengan perintah Al-Quran.