Javascript must be enabled to continue!
DASAR NEGARA DAN TAQIYYAH POLITIK PKS
View through CrossRef
<p class="IIABSBARU">This article studied about the relationship between Partai Keadilan Sejahtera (PKS/the Prosperous Justice Party) and Pancasila as the state’s philosophy. PKS didn’t have the experience of the struggle of Indonesian independence and the difficult period of the Pancasila formulation. PKS was born after Pancasila convinced as the national agreement. The political attitude of PKS to Pancasila as the state’s philosophy is still indistinct. PKS viewed as political party that hide their truly intent: between receiving Pancasila and implementing islamic shari’ah. The aspiration of implementing islamic shari’ah has been concealing in vision and mission as well as in the heart of PKS’s cadres. The aspiration will be done by peaceful and constitutional ways.</p><p class="IIABSBARU" dir="RTL" align="center">***</p>Artikel ini mengkaji relasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pancasila sebagai dasar negara. PKS tidak mengalami perjuangan meraih kemerdekaan dan masa-masa sulit perumusan Pancasila. PKS lahir setelah Pancasila diyakini sebagai perjanjian suci kebangsaan. Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih mengambang. Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yang sebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam. Cita-cita menegakkan syariat Islam tersimpan dalam visi, misi dan hati para kader PKS, yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
Title: DASAR NEGARA DAN TAQIYYAH POLITIK PKS
Description:
<p class="IIABSBARU">This article studied about the relationship between Partai Keadilan Sejahtera (PKS/the Prosperous Justice Party) and Pancasila as the state’s philosophy.
PKS didn’t have the experience of the struggle of Indonesian independence and the difficult period of the Pancasila formulation.
PKS was born after Pancasila convinced as the national agreement.
The political attitude of PKS to Pancasila as the state’s philosophy is still indistinct.
PKS viewed as political party that hide their truly intent: between receiving Pancasila and implementing islamic shari’ah.
The aspiration of implementing islamic shari’ah has been concealing in vision and mission as well as in the heart of PKS’s cadres.
The aspiration will be done by peaceful and constitutional ways.
</p><p class="IIABSBARU" dir="RTL" align="center">***</p>Artikel ini mengkaji relasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pancasila sebagai dasar negara.
PKS tidak mengalami perjuangan meraih kemerdekaan dan masa-masa sulit perumusan Pancasila.
PKS lahir setelah Pancasila diyakini sebagai perjanjian suci kebangsaan.
Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih mengambang.
Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yang sebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam.
Cita-cita menegakkan syariat Islam tersimpan dalam visi, misi dan hati para kader PKS, yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
Related Results
PKS DAN DINAMIKA POLITIKNYA.doc
PKS DAN DINAMIKA POLITIKNYA.doc
Berbicara tentang PKS seperti membahas jamaah tarbiyah yang ada di kampus-kampus dari segi gerakan dakwahnya dan kegiatan keagamaan yang ada dikalangan kaum terpelajar. Tetapi berb...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Strategi Partai Politik dalam Menyikapi Politik Uang (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batu Bara)
Strategi Partai Politik dalam Menyikapi Politik Uang (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batu Bara)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyikapi praktik politik uang di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Politik uang, ...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Implementasi Peran Praktisi Humas dalam Mengkomunikasikan Kinerja Anggota Fraksi PKS DPR RI Jelang Pemilu 2024
Implementasi Peran Praktisi Humas dalam Mengkomunikasikan Kinerja Anggota Fraksi PKS DPR RI Jelang Pemilu 2024
In carrying out its vision and mission, the The Prosperous Justice Party (PKS) faction in the Indonesian Parliament (DPR RI) necessitates the involvement of public relations to eff...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...

