Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Kabupaten Soppeng Dalam Penyetoran Pajak

Kontribusi pajak terhadap pembangunan di Indonesia sangat signifikan untuk mendukung roda pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Pemungutan pajak melibatkan bendahara pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan hingga pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bendahara pemerintah ditinjau dari pemahaman atas self assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan persepsi atas sanksi perpajakan. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu pegawai setiap instansi pemerintah yang berperan sebagai bendahara. Metode penelitian menerapkan penelitian kuantitatif menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan selang kepercayaan α = 5% (0,05). Hasil uji-t menunjukkan adanya pengaruh Pemahaman, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial (thitung>ttabel; p<0,05) sedangkan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh (p>0,05). Hasil uji-F menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh secara simultan (Fhitung>Ftabel; p<0,05) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan ketepatan 66,8% bagian dari kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Bendahara pemerintah yang memahami tugasnya dan didukung pelayanan fiskus yang berkualitas serta mengetahui konsekuensi dari pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya akan memudahkan pelaksanaan kewajiban pajaknya dan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak.