TINJAUAN HUKUM TERHADAP KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBAYARAN LINTAS NEGARA BERBASIS KODE QUICK RESPONSE

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi dalam suatu aktifitas transaksi pembayaran lintas negara dengan menggunakan kode QR (Quick Response). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengambil dan mengolah sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan implementasi QRIS di Indonesia. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah bahwa transaksi pembayaran dengan menggunakan kode QR eksistensinya telah diberikan payung hukum bahkan mendorong masyarakat (user) dan penjual (merchant) untuk menggunakannya berdasarkan PADG No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code yang dalam praktiknya dikenal dengan QRIS. Penggunaan QRIS di Indonesia dilakukan dengan pemindaian yang dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu dengan MPM dan CPM. Berlakunya ketentuan tentang implementasi QRIS yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran di luar wilayah Indonesia juga erat kaitannya dengan PBI No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Kerjasama internasional terhadap pembayaran lintas negara berbasis kode QR yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia, saat ini yang telah terealisasi adalah interkoneksi transaksi pembayaran di merchant antara Indonesia (QRIS) dan Thailand (Thai QR Codes) serta kerjasama internasional Indonesia (QRIS) dan Malaysia (DuitNow QR Code). Adapun lembaga yang bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas kerjasama internasional adalah lembaga switching. Kerjasama Internasional, QR Code, Transaksi Digital