Democracy in Islam: comparative study of Muhammad Abid al-Jabiri and Abdolkarim Soroush’s thoughts

<p>Using analytic and interpretative approaches, this research compares al-Jabiri<br />and Soroush’s thoughts about democracy in Islam. To assess Islam’s compatibility<br />with democracy, this thesis will analyze the issues of authority, sharia, and<br />freedom according to the two scholars. Al-Jabiri and Soroush agree that the<br />concept of authority in Islam cannot be interpreted simply as God’s sovereignty,<br />but it also concerns human rights and sovereignty. A leader put justice as his/her<br />central concern in practicing policies for citizens. To pursue this hope, they also<br />propose that sharia should be reinterpreted in order to be harmonizing in accordance<br />changing circumstances and time. Al-Jabiri has different understanding<br />with Soroush about the relationship between religion and state. Al-Jabiri sees<br />that Muslims are free to choose democracy as their political life. He doesn’t<br />agree the integration of religion and state. In this case, he doesn’t agree the<br />implementation of sharia in the state. Meanwhile Soroush sees that religion has<br />an important role in the state, so that he agrees the implementation of sharia<br />because according to him it supports the political process of the state.</p><p>Muhammad Abid al-Jabiri dan Abdolkarim Soroush merupakan intelektual Muslim<br />yang memandang bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi, dan keduanya<br />termasuk dalam kelompok moderat. Untuk menguji apakah Islam kompatibel<br />dengan demokrasi, artikel ini menganalisis isu-isu otoritas, syariah, dan kebebasan<br />menurut pandangan kedua tokoh tersebut. Kedua intelektual itu memiliki<br />pandangan filosofis yang sejalan tentang ide demokrasi dalam Islam. Misalnya,<br />konsep otoritas dalam Islam tidak saja dipahami sebagai bentuk kedaulatan Tuhan,<br />namun yang lebih penting bahwa konsep ini juga memerhatikan aspek hak dan<br />kedaulatan manusia. Syariah perlu direinterpretasi agar sesuai dengan konteks<br />perubahan zaman dan dapat mengarah pada pencapaian tujuannya. Perbedaan<br />keduanya terletak pada relasi agama-negara. Dalam hal ini, al-Jabiri memiliki<br />pandangan yang “liberal” bahwa konsep sebuah negara tidak perlu berdasarkan<br />identitas agama. Umat Islam diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan<br />kehidupan politiknya, tanpa terbebani oleh rujukan teks-teks Islam yang masih<br />diperdebatkan. Dengan demikian, ia memandang bahwa penerapan syariah dalam<br />sebuah negara tidak perlu karena sesungguhnya syariah belum penah diterapkan<br />secara sempurna. Sedangkan Soroush berpandangan sebaliknya bahwa identitas<br />agama perlu ditambatkan ke dalam ide sebuah negara (demokrasi).</p>