Javascript must be enabled to continue!
HUBUNGAN BILATERAL KERAJAAN MORONENE DENGAN KESULTANAN BUTON TAHUN 1491-1537
View through CrossRef
ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan latar belakang hubungan kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537, 2) Mendeskripsikan hubungan bilateral Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537, 3) Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan prosedur mengacu pada Helius Sjamsuddin dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengumpulan sumber (heuristik) yaitu kegiatan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus kajian, 2) Kritik sumber (verifikasi) yaitu untuk mengetahui otentitas (keaslian) dan kredibilitas (kebenaran) data yang berhasil dikumpulkan, 3) Penulisan sejarah (historiografi) yaitu menyampaikan sintesa dalam bentuk kisah sejarah. Dalam kajian pustaka penelitian ini menggunakan konsep sejarah, hubungan bilateral, konsep kerajaan, dan konsep kesultanan buton, serta penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang hubungan Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 merupakan daerah Kesultanan Buton yang diperintah langsung secara adat (de jure) tetapi tidak langsung dalam pemerintahan. 2) Hubungan bilateral Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 yaitu: a) Bidang ekonomi dimana setiap tahun Kerajaan Moronene selalu membawah upeti berupa beras kepada Sultan Buton, b) Bidang politik yaitu: 1) Jabatan sapati harus dijabat oleh pangeran dari Kabaena, 2) Kesultanan Buton sebagai pemimpin pertahanan keamanan bila ada serangan dari luar secara bersama-sama menyiapkan pasukan angkatan perang, 3) Kerajaan Rumbia jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Buton agar menyuplai bahan-bahan bangunan dari atap rumbia, 4) Kerajaan Poleang dijadikan sebagai pusat wisata berburu, dan, 5) Kerajaan Kabaena sebagai suplai beras 3) Faktor-faktor terjadinya hubungan antara Kerajaan Morornene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 yaitu: a) Faktor politik dimana adanya perjanjian bumingkalo, b) Faktor ekonomi yaitu setiap tahun Kerajaan Moronene panen selalu membawah upeti berupa beras kepada Sultan dan, c) Faktor Keamanan yaitu Kerajaan Moronene telah menyiapkan pasukan-pasukan untuk menghadapi serangan dari luar yaitu ancaman yang datang dari pasukan La Bolontio. Kata Kunci: Kerajaan, Moronene dan Hubungan
Title: HUBUNGAN BILATERAL KERAJAAN MORONENE DENGAN KESULTANAN BUTON TAHUN 1491-1537
Description:
ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan latar belakang hubungan kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537, 2) Mendeskripsikan hubungan bilateral Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537, 3) Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan prosedur mengacu pada Helius Sjamsuddin dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengumpulan sumber (heuristik) yaitu kegiatan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus kajian, 2) Kritik sumber (verifikasi) yaitu untuk mengetahui otentitas (keaslian) dan kredibilitas (kebenaran) data yang berhasil dikumpulkan, 3) Penulisan sejarah (historiografi) yaitu menyampaikan sintesa dalam bentuk kisah sejarah.
Dalam kajian pustaka penelitian ini menggunakan konsep sejarah, hubungan bilateral, konsep kerajaan, dan konsep kesultanan buton, serta penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang hubungan Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 merupakan daerah Kesultanan Buton yang diperintah langsung secara adat (de jure) tetapi tidak langsung dalam pemerintahan.
2) Hubungan bilateral Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 yaitu: a) Bidang ekonomi dimana setiap tahun Kerajaan Moronene selalu membawah upeti berupa beras kepada Sultan Buton, b) Bidang politik yaitu: 1) Jabatan sapati harus dijabat oleh pangeran dari Kabaena, 2) Kesultanan Buton sebagai pemimpin pertahanan keamanan bila ada serangan dari luar secara bersama-sama menyiapkan pasukan angkatan perang, 3) Kerajaan Rumbia jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Buton agar menyuplai bahan-bahan bangunan dari atap rumbia, 4) Kerajaan Poleang dijadikan sebagai pusat wisata berburu, dan, 5) Kerajaan Kabaena sebagai suplai beras 3) Faktor-faktor terjadinya hubungan antara Kerajaan Morornene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 yaitu: a) Faktor politik dimana adanya perjanjian bumingkalo, b) Faktor ekonomi yaitu setiap tahun Kerajaan Moronene panen selalu membawah upeti berupa beras kepada Sultan dan, c) Faktor Keamanan yaitu Kerajaan Moronene telah menyiapkan pasukan-pasukan untuk menghadapi serangan dari luar yaitu ancaman yang datang dari pasukan La Bolontio.
Kata Kunci: Kerajaan, Moronene dan Hubungan.
Related Results
SEJARAH ETNOPEDAGOGI PADA MASYARAKAT MORONENE DI KELURAHAN TAUBONTO KECAMATAN RAROWATU KABUPATEN BOMBANA
SEJARAH ETNOPEDAGOGI PADA MASYARAKAT MORONENE DI KELURAHAN TAUBONTO KECAMATAN RAROWATU KABUPATEN BOMBANA
ABSTRAK: Tujuan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan latar belakang etnopedagogi pada masyarakat Moronene di Kelurahan Taubonto, (2) Untuk mendeskri...
PENETAPAN PASARWAJO SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN BUTON (2003-2017)
PENETAPAN PASARWAJO SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN BUTON (2003-2017)
ABSTRAK: Subtansi penelitian ini mengacu pada tiga aspek permasalahan dasar 1) Mengapa Pasarwajo ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton? 2) Apa tantangan yang dihadapi dalam p...
KADIE LAPANDEWA SEBAGAI MATANA SORUMBA KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN DAYANU IKHSANUDDIN: 1610-1631
KADIE LAPANDEWA SEBAGAI MATANA SORUMBA KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN DAYANU IKHSANUDDIN: 1610-1631
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Kadie Lapandewa dijadikan sebagai Matana Sorumba Kesultanan Buton, untuk mengetahui kedudukan Kadie Lapandewa dalam struktur ...
Peran dan Fungsi Jabatan Pegawai Kesultanan dalam Stuktur Pemerintahan Kesultanan Buton
Peran dan Fungsi Jabatan Pegawai Kesultanan dalam Stuktur Pemerintahan Kesultanan Buton
Sistem kekuasaan di Buton bisa dikatakan menarik karena konsep kekuasaan tidak mirip dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Sultan tidak diwariskan berdasa...
MOTIF TO MORONENE IN DOULE DISTRICT, BOMBANA DISTRICT (2011-2022)
MOTIF TO MORONENE IN DOULE DISTRICT, BOMBANA DISTRICT (2011-2022)
Abstract: This research aims to describe and explain the motives and values of To Moronene in Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province. The method used in this research is a qu...
PENGARUH JARINGAN PERDAGANGAN GLOBAL PADA STRUKTUR WILAYAH DAN KONFIGURASI SPASIAL PUSAT PEMERINTAHAN KESULTANAN-KESULTANAN MELAYU DI KALIMANTAN BARAT
PENGARUH JARINGAN PERDAGANGAN GLOBAL PADA STRUKTUR WILAYAH DAN KONFIGURASI SPASIAL PUSAT PEMERINTAHAN KESULTANAN-KESULTANAN MELAYU DI KALIMANTAN BARAT
Lokasi pusat-pusat pemerintahan kesultanan Melayu di Kalimantan Barat berada di sepanjang tepian sungai. Sungai menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan kesultanan, yaitu...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Emerging Evidence of IgG4-Related Disease in Pericarditis: A Systematic Review
Emerging Evidence of IgG4-Related Disease in Pericarditis: A Systematic Review
Abstract
Introduction
Immunoglobulin G4-related disease (IgG4-RD) is a recently identified immune-mediated condition that is debilitating and often overlooked. While IgG4-RD has be...

