Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musrembang) DI Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan penelian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (musrembang) di Kelurahan Kadidi. Partisipasi masyarakat di kelurahan dalam penyusunan rencana pembangunan kelurahan Di Kadidi dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana kelurahan tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat kelurahan dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di kelurahan. Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) kekurahan, ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat kelurahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah kelurahan dan BPD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasika. Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi- organisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari kelurahan tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat kelurahan, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat.