Javascript must be enabled to continue!
PENGELOLAAN MUSEUM PEMERINTAH DENGAN MODEL BADAN LAYANAN UMUM (SUATU TINJAUAN)
View through CrossRef
The government's museum is a museum established by the government/local government. Currently, the government's museum applies the technical management unit (UPT) model in managing museums which has no flexibility in financial and human resource management. To improve the performance of the government's museum, the government needs a breakthrough in managing the museum, namely through the establishment of the government's museum Public Service Agency (BLU). The BLU offers financial flexibility such as management of cash, revenue, and expenditure. It also has flexibility in the procurement of goods/services. Also, the BLU have flexibility in hiring non-civil servants professional and in deciding employee's compensation. Thus, the BLU of the government's museum is expected to improve its services to the public efficiently, effectively, productively, and accountable. Eventually, the public will be satisfied with the government museum's performance. Furthermore, it will increase the public need for the existence of a government museum.AbstrakMuseum pemerintah merupakan museum yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Saat ini, pengelolaan museum pemerintah dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja museum pemerintah, pemerintah memerlukan suatu terobosan yang dapat digunakan dalam pengelolaan museum pemerintah. Terobosan itu adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) museum pemerintah. BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan kas, pendapatan, dan belanja. BLU juga memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, BLU juga memberikan fleksibilitas dalam merekrut tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil (nonPNS), serta fleksibilitas dalam memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, BLU museum pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Pada akhirnya, masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja museum pemerintah. Selain itu, peningkatan kinerja tersebut dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan museum pemerintah.
Audit Board of the Republic of Indonesia
Title: PENGELOLAAN MUSEUM PEMERINTAH DENGAN MODEL BADAN LAYANAN UMUM (SUATU TINJAUAN)
Description:
The government's museum is a museum established by the government/local government.
Currently, the government's museum applies the technical management unit (UPT) model in managing museums which has no flexibility in financial and human resource management.
To improve the performance of the government's museum, the government needs a breakthrough in managing the museum, namely through the establishment of the government's museum Public Service Agency (BLU).
The BLU offers financial flexibility such as management of cash, revenue, and expenditure.
It also has flexibility in the procurement of goods/services.
Also, the BLU have flexibility in hiring non-civil servants professional and in deciding employee's compensation.
Thus, the BLU of the government's museum is expected to improve its services to the public efficiently, effectively, productively, and accountable.
Eventually, the public will be satisfied with the government museum's performance.
Furthermore, it will increase the public need for the existence of a government museum.
AbstrakMuseum pemerintah merupakan museum yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah.
Saat ini, pengelolaan museum pemerintah dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja museum pemerintah, pemerintah memerlukan suatu terobosan yang dapat digunakan dalam pengelolaan museum pemerintah.
Terobosan itu adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) museum pemerintah.
BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan kas, pendapatan, dan belanja.
BLU juga memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa.
Selain itu, BLU juga memberikan fleksibilitas dalam merekrut tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil (nonPNS), serta fleksibilitas dalam memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.
Dengan demikian, BLU museum pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel.
Pada akhirnya, masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja museum pemerintah.
Selain itu, peningkatan kinerja tersebut dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan museum pemerintah.
Related Results
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan negara. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan negara terseb...
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Laporan keuan...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang. Pendekatan penelitian yang di gunakan untuk mengkaji mengena...
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
Berdasarkan Pasal 1ayat (1) danPasal2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboardsdan lembaga l...
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RSUD DR. H. MOH. ANWAR SUMENEP
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RSUD DR. H. MOH. ANWAR SUMENEP
Penelitian ini berjudul Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. (Studi Kasus Implementasi Permendagri No. 61 Tahun 2007 ...
HUBUNGAN TINGGI BADAN ORANG TUA DAN TINGGI BADAN ANAK STUNTING
HUBUNGAN TINGGI BADAN ORANG TUA DAN TINGGI BADAN ANAK STUNTING
Abstrak
Latar Belakang: Stunting atau perawakan pendek pada anak seringkali dihubungkan dengan tinggi badan orang tuanya dan tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan gizi....

