Javascript must be enabled to continue!
PERAN TIMPORA DALAM PENGAWASAN ORANG ASING BERDASARKAN INFORMASI MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI
View through CrossRef
Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang dapat mengatur terkait keberadaan maupun kegiatan WNA selama berada di wilayah negara Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Dalam pelaksanaannya sendiri keimigrasian turut membangun kerjasama dengan masyarakat serta instansi lain terkait upaya pengawasan terhadap WNA yang berada di suatu wilayah dengan melalui TIMPORA Dalam pelaksaan timpora sendiri mengumpulkan informasi terkait kegiatan WNA di suatu wilayah dimana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam , dalam pelaksaan TIMPORA ditemukan adanya WNA yang mengangu ketertiban masyarakat di daerah tersebut dengan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dan dapat menyesatkan masyarakat setempat, Dalam hal ini keimigrasian mengambil langkah untuk mengamankan WNA tersebut dan diberikan tindak pendetensian dan deportasi meskipun izin tinggal mereka masih berlaku, maka dari itu imigrasi perlu adanya melakukan pengawasan secara luas serta turut berkoordinasi dengan masyarakat maupun instansi lain yang bertujuan untuk mencegah aktivitas yang dilakukan oleh WNA yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keagamaan.
Kata Kunci : TIMPORA , Pengawasan , Imigrasi
Title: PERAN TIMPORA DALAM PENGAWASAN ORANG ASING BERDASARKAN INFORMASI MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI
Description:
Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang dapat mengatur terkait keberadaan maupun kegiatan WNA selama berada di wilayah negara Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Dalam pelaksanaannya sendiri keimigrasian turut membangun kerjasama dengan masyarakat serta instansi lain terkait upaya pengawasan terhadap WNA yang berada di suatu wilayah dengan melalui TIMPORA Dalam pelaksaan timpora sendiri mengumpulkan informasi terkait kegiatan WNA di suatu wilayah dimana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam , dalam pelaksaan TIMPORA ditemukan adanya WNA yang mengangu ketertiban masyarakat di daerah tersebut dengan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dan dapat menyesatkan masyarakat setempat, Dalam hal ini keimigrasian mengambil langkah untuk mengamankan WNA tersebut dan diberikan tindak pendetensian dan deportasi meskipun izin tinggal mereka masih berlaku, maka dari itu imigrasi perlu adanya melakukan pengawasan secara luas serta turut berkoordinasi dengan masyarakat maupun instansi lain yang bertujuan untuk mencegah aktivitas yang dilakukan oleh WNA yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keagamaan.
Kata Kunci : TIMPORA , Pengawasan , Imigrasi.
Related Results
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 200...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing dan hambatan dalam...
Strategi Komuikasi Hubungan Masyarakat Dalam Membangun Citra Positif Pada Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe
Strategi Komuikasi Hubungan Masyarakat Dalam Membangun Citra Positif Pada Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe
Informasi dan pemberitaan yang tersebar secara langsung maupun melalui media sosial tentu membawa berbagai dampak positif dan negatif. Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe merupakan le...
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK
Abstract
This article aims to analyze the implementation of supervision of foreign workers by the Class I Immigration Office of the Pontianak Immigration Checkpoint and the fact...
Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru
Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru
Warga negara asing yang berada di tanah Indonesia dengan visa kerja disebut sebagai Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, penggunaan tenaga kerja asing harus diawasi secara ketat un...
Kedudukan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Badar Udara Wilayah VI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara
Kedudukan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Badar Udara Wilayah VI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara
Penerbangan merupakan sektor strategis yang dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N...
Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi Lokal sebagai Fasilitator Ekonomi Regional: Analisis Tantangan Kapasitas dan Manajemen Kepegawaian
Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi Lokal sebagai Fasilitator Ekonomi Regional: Analisis Tantangan Kapasitas dan Manajemen Kepegawaian
Pemerintah Indonesia menempatkan pemerataan pembangunan ekonomi dan penarikan investasi sebagai prioritas utama, di mana layanan keimigrasian berperan strategis sebagai fasilitator...
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Abstract
Regional-based supervision is one of the strategies of the Directorate General of Taxes as the Indonesian tax authority to support the achievement of the national d...

