Javascript must be enabled to continue!
Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Ekowisata di Kota Baubau Sulawesi Tenggara
View through CrossRef
Ecotourism in Baubau City has not developed optimally despite having great natural resource potential. Weak coordination between institutions is one of the obstacles to the implementation of policies related to ecotourism development. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the role of ecotourism development institutions in supporting ecotourism policies in Baubau City. This research uses qualitative methods with data collection techniques of observation and in-depth interviews with related agencies and local ecotourism actors. The results showed that coordination between ecotourism development institutions is still weak so that the implementation of ecotourism policies is not optimal. Recommendations include the need to improve cross-sectoral coordination and program synchronization, optimize the function of ecotourism institutions, and increase human resource capacity. This research is useful as an evaluation for policy makers related to ecotourism institutional reform in Baubau City.
Title: Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Ekowisata di Kota Baubau Sulawesi Tenggara
Description:
Ecotourism in Baubau City has not developed optimally despite having great natural resource potential.
Weak coordination between institutions is one of the obstacles to the implementation of policies related to ecotourism development.
The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the role of ecotourism development institutions in supporting ecotourism policies in Baubau City.
This research uses qualitative methods with data collection techniques of observation and in-depth interviews with related agencies and local ecotourism actors.
The results showed that coordination between ecotourism development institutions is still weak so that the implementation of ecotourism policies is not optimal.
Recommendations include the need to improve cross-sectoral coordination and program synchronization, optimize the function of ecotourism institutions, and increase human resource capacity.
This research is useful as an evaluation for policy makers related to ecotourism institutional reform in Baubau City.
Related Results
MODEL KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT
MODEL KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT
development is to make nature an object of tourism exploitation, shifting to a culture-based tourism development model (halal tourism) and nature conservation (eco-tourism). As a n...
Kesesuaian Komponen Fisik Taman Kota dalam Mendukung Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Surakarta: Studi Kasus Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari
Kesesuaian Komponen Fisik Taman Kota dalam Mendukung Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Surakarta: Studi Kasus Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari
<p><em>Kota Surakarta </em><em>memiliki visi </em><em>menjaga keseimbangan kebutuhan lahan dan daya tampung lingkungan dengan pertumbuhan pendud...
Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata Bukit Gatan Pada Hutan Desa Sukorejo Kabupaten Musi Rawas
Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata Bukit Gatan Pada Hutan Desa Sukorejo Kabupaten Musi Rawas
ABSTRACT
Ecotourism is a type of responsible natural tourism development in unspoiled areas or naturally managed areas where the goal, apart from enjoying natural beauty, also invo...
Potensi Pengembangan Ekowisata Tanjung Rappa Pelangi di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
Potensi Pengembangan Ekowisata Tanjung Rappa Pelangi di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
Ekowisata Tanjung Rappa Pelangi di Desa Bobanehena merupakan salah satu destinasi wisata penting di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Pengelolaannya dilakukan oleh masya...
Potensi Pengembangan Ekowisata Tanjung Rappa Pelangi di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
Potensi Pengembangan Ekowisata Tanjung Rappa Pelangi di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
Ekowisata Tanjung Rappa Pelangi di Desa Bobanehena merupakan salah satu destinasi wisata penting di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Pengelolaannya dilakukan oleh masya...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...

