Kepastian Hukum Pembinaan Disiplin PPPK Dalam Tata Kelola Kepegawaian Daerah

This study aims to analyze the implementation of disciplinary development for Government Employees with Work Agreements (PPPK) within the Central Java Provincial Government and to identify constraints and improvement strategies based on Central Java Governor Regulation No. 19 of 2023 on the Discipline of State Civil Apparatus Employees. The research applies a normative-empirical method through a statutory approach and field study, including interviews with the Regional Personnel Agency and analysis of PPPK disciplinary practices. The findings show that disciplinary development remains suboptimal, as it is still administratively oriented and not fully based on substantive supervision by Direct Supervisors. Key constraints include limited understanding of disciplinary norms, weak supervisory roles, attendance system disruptions, and welfare disparities between civil servants and PPPK affecting compliance. The study’s novelty lies in developing a conceptual framework centered on strengthening the role of Direct Supervisors, integrated with preventive and corrective mechanisms. It recommends enhanced normative socialization, stronger supervisory accountability, improved attendance systems, and proportional reward and punishment.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta mengidentifikasi kendala dan formulasi solusi pembinaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan berupa wawancara pada Badan Kepegawaian Daerah serta analisis praktik pembinaan disiplin PPPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan disiplin PPPK belum optimal karena masih berorientasi administratif dan belum berbasis pengawasan substantif oleh Atasan Langsung. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman norma disiplin, lemahnya pengawasan Atasan Langsung, gangguan sistem presensi, serta kesenjangan kesejahteraan antara PNS dan PPPK yang memengaruhi kepatuhan disiplin. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan kerangka konseptual pembinaan disiplin berbasis penguatan peran Atasan Langsung yang terintegrasi dengan mekanisme preventif dan korektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi normatif, akuntabilitas Atasan Langsung, perbaikan sistem presensi, serta penerapan reward and punishment yang proporsional.