Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah

View through CrossRef
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan daerah, etimologi studi pemerintahan daerah, serta perkembangan studi pemerinthan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.Beragam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah :Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan ± 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan.
Center for Open Science
Title: Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Description:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan daerah, etimologi studi pemerintahan daerah, serta perkembangan studi pemerinthan daerah.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.
Beragam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah :Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah.
Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan ± 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan.

Related Results

Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP EKONOMI DAERAH VIRA SAFITRI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP EKONOMI DAERAH VIRA SAFITRI
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pe...
Pokok Penting Pemerintahan daerah
Pokok Penting Pemerintahan daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pentingnya studi pemerintahan daerah. Peranan Pemerintah damelaksanakan program program pembangunan daerah. Pemerintah Daerah adala...
Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen kunci penelitian pemerintahan daerah, seperti pengertian pemerintah daerah, konsep dasar pemerintah daerah, etimolog...
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganali...
Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara
Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara
Kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana ...
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Ketika daerah perbatasan belum mampu menjadi beranda dan etalase estetis bagi suatu negara, pembangunan daerah perbatasan layak menjadi sebuah isu strategis yang perlu diprioritask...
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan U...

Back to Top