Resume perjuangan diplomasi indonesia

Selepas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui dunia. Jalur diplomasi menjadi jalan yang dipilih untuk menggalang pengakuan dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II Dua hari setelah kemerdekaan, kabinet pertama Republik Indonesia dibentuk. kabinet pertama ini meliputi 19 menteri, salah satunya Kementrian Luar Negeri dimana Ahmad Soebardjo tercatat sebagai Menteri Luar Negeri pertama (2 September 1945 - 14 November 1945). Kabinet ini tak bertahan lama, sejak 14 November 1945 terjadi sejumlah perubahan yang memunculkan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri dalam Kabinet II RI. Perubahan ini termasuk Perubahan sistem Pemerintahan dari Presidensial ke bentuk ministerial. Sejak itu Pemerintah RI menempuh kebijakan politik diplomasi untuk berunding dengan Belanda. Perundingan pertama terjadi pada 17 November 1945 di markas besar tentara sekutu di Jakarta. Perundingan ini berlanjut dengan pengiriman misi diplomatik pertama Indonesia ke Belanda yang dimulai pada 14 April 1946 di sebuah tempat bernama Hoge veluwe. Misi tersebut menjadi salah satu awal rangkaian perundingan panjang antara Indonesia – Belanda. Menurut laman Kementrian Luar Negeri tercatat tiga perundingan penting dalam periode awal tugas diplomasi mempertahankan kemerdekaan, yakni perundingan Linggarjati pada 1946 - 1947 (pengakuan kedaulatan RI meliputi jawa, Madura dan Sumatera); Perundingan Renville pada 1947 - 1948 (kesepakatan gencatan senjata dan penambahan wilayah Belanda); dan konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 (pengakuan kedaulatan Indonesia). Perjuangan diplomasi Indonesia akhirnya meraih dukungan masyarakat internasional di perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Pada 17 agustus 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemulihan Indonesia sebagai Negara kesatuan ini disusul dengan masuknya Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada September 1950.