Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik

View through CrossRef
The purpose of writing reform papers is improvement; bureaucratic reform means a change of perspective, an increase in "will and determination", and a decrease in the likelihood of deviation. High quality public services cannot be achieved simply by improving budgets and systems. After bureaucratic reform, there are still many deficiencies in various fields of public services. Corruption, plagiarism, fraudulent judgments, and falsification of information Four main components hinder bureaucratic progress in Indonesia: laws and regulations, organization, human resources (HR), and government management. Bureaucratic reform will have a direct impact on improving the quality of public services, which are based on facts on the ground, transparency regarding people's welfare, and a better quality of public services. Undoubtedly, this bureaucratic reform will improve overall development implementation in Indonesia, especially as the third phase of the RPJMN is underway. This bureaucratic reform will certainly encourage the implementation of development in general in Indonesia, especially the implementation of the third phase of the RPJMN which is currently being implemented. In addition, it is believed that the implementation of bureaucratic reform must also encourage investors to continue investing in the development of this country.
Title: Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik
Description:
The purpose of writing reform papers is improvement; bureaucratic reform means a change of perspective, an increase in "will and determination", and a decrease in the likelihood of deviation.
High quality public services cannot be achieved simply by improving budgets and systems.
After bureaucratic reform, there are still many deficiencies in various fields of public services.
Corruption, plagiarism, fraudulent judgments, and falsification of information Four main components hinder bureaucratic progress in Indonesia: laws and regulations, organization, human resources (HR), and government management.
Bureaucratic reform will have a direct impact on improving the quality of public services, which are based on facts on the ground, transparency regarding people's welfare, and a better quality of public services.
Undoubtedly, this bureaucratic reform will improve overall development implementation in Indonesia, especially as the third phase of the RPJMN is underway.
This bureaucratic reform will certainly encourage the implementation of development in general in Indonesia, especially the implementation of the third phase of the RPJMN which is currently being implemented.
In addition, it is believed that the implementation of bureaucratic reform must also encourage investors to continue investing in the development of this country.

Related Results

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
Preeprint: ABSTRAKPelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan be...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan  pemerin...
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK
Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivit...
Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas
Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas
Pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangan, mulai dari level pemerintah pusat hingga level masyarakat. Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagu...
KOMPARASI PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL
KOMPARASI PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL
  Pelayanan  publik merupakan wajah dari sebuah birokrasi maupun organisasi, selain itu pelayanan publik juga harus diikuti dengan inovasi-inovasi yang terbaru sehingga  pola...

Back to Top