Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia
View through CrossRef
This research explores the implementation of the Apostille Convention in the Indonesian legal system with a focus on Apostille legalization services. The Convention is intended to facilitate the legalization process of public documents so that they can be used abroad. Through the normative juridical research method, this article analyzes the impact of the Apostille Convention on efficiency, effectiveness, and adaptation in the Indonesian legal system. In the context of Indonesian legislation, Presidential Regulation No. 2 of 2021 and Regulation No. 6 of 2022 prove Indonesia's attachment to the Apostille Convention. This accession process confirms Indonesia's commitment to comply with the principles of the convention, and the Indonesian Minister of Law and Human Rights plays an important role as the Competent Authority. By utilizing an online platform, this service accelerates and simplifies the document legalization process, providing better accessibility for the public. The implementation of Convention Apostille also brings positive impacts to Indonesia's international competitiveness in business transactions, education, and population administration. Nonetheless, this study suggests increasing public awareness, developing online services, international collaboration, and stabilizing regulations as measures to improve the implementation of Convention Apostille in Indonesia.ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi implementasi Convention Apostille dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada layanan legalisasi Apostille. Konvensi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di luar negeri. Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis dampak Convention Apostille terhadap efisiensi, efektivitas, dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 membuktikan keterikatan Indonesia pada Konvensi Apostille. Proses aksesi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memainkan peran penting sebagai Competent Authority. Dengan memanfaatkan platform online, layanan ini mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen, memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Penerapan Convention Apostille juga membawa dampak positif terhadap daya saing internasional Indonesia dalam transaksi bisnis, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, penelitian ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan layanan online, kolaborasi internasional, dan pemantapan regulasi sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi Convention Apostille di Indonesia.
CV Widina Media Utama
Title: Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia
Description:
This research explores the implementation of the Apostille Convention in the Indonesian legal system with a focus on Apostille legalization services.
The Convention is intended to facilitate the legalization process of public documents so that they can be used abroad.
Through the normative juridical research method, this article analyzes the impact of the Apostille Convention on efficiency, effectiveness, and adaptation in the Indonesian legal system.
In the context of Indonesian legislation, Presidential Regulation No.
2 of 2021 and Regulation No.
6 of 2022 prove Indonesia's attachment to the Apostille Convention.
This accession process confirms Indonesia's commitment to comply with the principles of the convention, and the Indonesian Minister of Law and Human Rights plays an important role as the Competent Authority.
By utilizing an online platform, this service accelerates and simplifies the document legalization process, providing better accessibility for the public.
The implementation of Convention Apostille also brings positive impacts to Indonesia's international competitiveness in business transactions, education, and population administration.
Nonetheless, this study suggests increasing public awareness, developing online services, international collaboration, and stabilizing regulations as measures to improve the implementation of Convention Apostille in Indonesia.
ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi implementasi Convention Apostille dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada layanan legalisasi Apostille.
Konvensi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di luar negeri.
Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis dampak Convention Apostille terhadap efisiensi, efektivitas, dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia.
Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Peraturan Presiden No.
2 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 membuktikan keterikatan Indonesia pada Konvensi Apostille.
Proses aksesi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memainkan peran penting sebagai Competent Authority.
Dengan memanfaatkan platform online, layanan ini mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen, memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat.
Penerapan Convention Apostille juga membawa dampak positif terhadap daya saing internasional Indonesia dalam transaksi bisnis, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
Meskipun demikian, penelitian ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan layanan online, kolaborasi internasional, dan pemantapan regulasi sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi Convention Apostille di Indonesia.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Regina (Keyu) and Others v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Another
Regina (Keyu) and Others v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Another
Relationship of international law and municipal law — Treaties — Effect in municipal law — European Convention on Human Rights, 1950 — Article 2 of Convention — Human Rights Act 19...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
SISTEM INFORMASI E-DOCUMENT PADA BADAN PENJAMIN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
SISTEM INFORMASI E-DOCUMENT PADA BADAN PENJAMIN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Badan Penjamin Mutu Akademik Universitas Respati Yogyakarta merupakan salah satu badan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian jaminan mutu dari perguruan tinggi. Kegi...
Re Application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review (Northern Ireland); Reference by Court of Appeal in Northern Ireland Pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) (Northern Ireland)
Re Application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review (Northern Ireland); Reference by Court of Appeal in Northern Ireland Pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) (Northern Ireland)
531Human rights — Rights of women in Northern Ireland — Pregnant women and girls — Autonomy and bodily integrity — Right to respect for private and family life — Rights of persons ...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...