Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN DI KOTA PAREPARE
View through CrossRef
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD diwajibkan oleh PP No. 12 Tahun 2019 yang ditegaskan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesiapan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, faktor pendukung yang harus disiapkan dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, dan untuk mengetahui hambatan/kendala dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu, Sekretaris Badan keuangan Daerah Kota Parepare, Kepala Bidang Anggaran BKD, Kasubid dan Staff Bidang Anggaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.
Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan SIPD terhadap penyusunan Angggaran karena didukung oleh beberapa faktor yaitu, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Kuantitas yang dihasilkan.Namun, masih adanya hambatan /kendala yang terjadi yang disebabkan karena adanya gangguan server.
Title: ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN DI KOTA PAREPARE
Description:
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD diwajibkan oleh PP No.
12 Tahun 2019 yang ditegaskan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Sistem tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel.
.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesiapan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, faktor pendukung yang harus disiapkan dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, dan untuk mengetahui hambatan/kendala dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare.
Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara.
Informan dalam penelitian ini yaitu, Sekretaris Badan keuangan Daerah Kota Parepare, Kepala Bidang Anggaran BKD, Kasubid dan Staff Bidang Anggaran.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.
Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan SIPD terhadap penyusunan Angggaran karena didukung oleh beberapa faktor yaitu, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Kuantitas yang dihasilkan.
Namun, masih adanya hambatan /kendala yang terjadi yang disebabkan karena adanya gangguan server.
Related Results
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao
Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao
The implementation of the Regional Government Information Sistem (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD) represents a strategic initiative to strengthen transparency, accounta...
Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam
Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam
The advancement of information technology has significantly impacted public financial management in Indonesia. To strengthen good governance, which encompasses transparency, accoun...
APBD Implementation and Preparation Through Local Government Information System at BPKAD Bali Province
APBD Implementation and Preparation Through Local Government Information System at BPKAD Bali Province
Article 391 of the Act 23 of 2014 requires local governments to disclose to the public certain data on the maintenance of local government; this data is stored in the Information S...
SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH KABUPATEN SIDOARJO BERBASIS WEB
SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH KABUPATEN SIDOARJO BERBASIS WEB
Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) adalah suatu sistem informasi yang menyajikan basis data dalam bentuk 8 kelompok meliputi ; data umum,sosial budaya, sumberdaya alam, infrastr...
DETERMINASI KUALITAS INFORMASI FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH
DETERMINASI KUALITAS INFORMASI FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH
Adapun permasalahan dalam mutu informasi finansial pemerintah daerah yaitu tidak relevannya informasi finansial yang dibuat berdasarkan dengan etika yang berjalan. Informasi finans...
Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah
Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis yuridis implementasi pengelolaan zakat mal di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah, yang menyajikan tiga substansi perm...

