Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN DI KOTA PAREPARE
View through CrossRef
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD diwajibkan oleh PP No. 12 Tahun 2019 yang ditegaskan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesiapan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, faktor pendukung yang harus disiapkan dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, dan untuk mengetahui hambatan/kendala dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu, Sekretaris Badan keuangan Daerah Kota Parepare, Kepala Bidang Anggaran BKD, Kasubid dan Staff Bidang Anggaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.
Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan SIPD terhadap penyusunan Angggaran karena didukung oleh beberapa faktor yaitu, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Kuantitas yang dihasilkan.Namun, masih adanya hambatan /kendala yang terjadi yang disebabkan karena adanya gangguan server.
Title: ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN DI KOTA PAREPARE
Description:
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD diwajibkan oleh PP No.
12 Tahun 2019 yang ditegaskan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Sistem tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel.
.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesiapan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, faktor pendukung yang harus disiapkan dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, dan untuk mengetahui hambatan/kendala dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare.
Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara.
Informan dalam penelitian ini yaitu, Sekretaris Badan keuangan Daerah Kota Parepare, Kepala Bidang Anggaran BKD, Kasubid dan Staff Bidang Anggaran.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.
Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan SIPD terhadap penyusunan Angggaran karena didukung oleh beberapa faktor yaitu, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Kuantitas yang dihasilkan.
Namun, masih adanya hambatan /kendala yang terjadi yang disebabkan karena adanya gangguan server.
Related Results
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Penjual Obat Cytotec Di Parepare Wa 085268881116 Jual Obat Aborsi Di Parepare
Penjual Obat Cytotec Di Parepare Wa 085268881116 Jual Obat Aborsi Di Parepare
Jual Obat Aborsi Di Parepare, Jual Cytotec Parepare, Penjual Obat Cytotec Parepare, Jual Obat Aborsi Parepare, Obat Penggugur Kandungan Di Parepare, Obat Aborsi Di Parepare, Harga ...
Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao
Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao
The implementation of the Regional Government Information Sistem (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD) represents a strategic initiative to strengthen transparency, accounta...
Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam
Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam
The advancement of information technology has significantly impacted public financial management in Indonesia. To strengthen good governance, which encompasses transparency, accoun...
Implementation and Implications of Regional Government Information System (SIPD) on Expenditure Administration
Implementation and Implications of Regional Government Information System (SIPD) on Expenditure Administration
This study aims to determine the implementation the Regional Government Information System (SIPD) in the implementation of expenditure administration and the implications faced in ...
APBD Implementation and Preparation Through Local Government Information System at BPKAD Bali Province
APBD Implementation and Preparation Through Local Government Information System at BPKAD Bali Province
Article 391 of the Act 23 of 2014 requires local governments to disclose to the public certain data on the maintenance of local government; this data is stored in the Information S...
Maslahah Analysis of Procurement of Conjugal Visits for Prisoners (Study at Parepare City Class IIA Penitentiary)
Maslahah Analysis of Procurement of Conjugal Visits for Prisoners (Study at Parepare City Class IIA Penitentiary)
Nur Misyuari Maddolangeng. Analisis Maslahah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare) (dibimbing oleh Aris, dan A...

