KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TRANSPORTASI FEEDER WIRA WIRI SUROBOYO DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Transportasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.Berdasarkan klasifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, serta diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Feeder ini termasuk ke dalam kategoriAngkutan Jalan, khususnya Angkutan Umum. Penelitian ini mengkaji Kualitas Pelayanan PublikTransportasi Feeder Wira Wiri Suroboyo Dalam Perspektif Standar Penyelenggaraan BidangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021,Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yangdiberikan untuk memenuhi harapan pengguna serta kesesuaiannya dengan standar pelayananpublik yang berlaku. Analisis dilakukan Dengan mengintegrasikan teori kualitas pelayananpublik dari Zeithaml et al. (1990) ke dalam kerangka regulasi PP No. 30 Tahun 2021, Penelitianini mengevaluasi kualitas pelayanan transportasi feeder Wira Wiri Suroboyo melalui pendekatanlima dimensi kualitas pelayanan Zeithaml et al. (1990), serta mengaitkannya dengan prinsippenyelenggaraan transportasi publik yang selamat, aman, efisien, efektif, dan seimbangsebagaimana diatur dalam PP No. 30 Tahun 2021. Hasil menunjukkan bahwa dimensi tangibles(bukti fisik) telah mendukung aspek keselamatan dan keamanan melalui penyediaan fasilitasstandar seperti CCTV, aksesibilitas, dan tempat duduk prioritas. Namun, dimensi reliability danresponsiveness masih menghadapi hambatan, seperti ketidakkonsistenan jadwal dan minimnyaprosedur darurat, yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas layanan. Sementaraitu, dimensi assurance dan empathy belum sepenuhnya mencerminkan pelayanan yangseimbang, terutama dalam menjamin akses yang setara dan komunikasi yang inklusif. Temuanini menegaskan perlunya perbaikan sistemik agar kualitas pelayanan publik dapat berjalanselaras dengan prinsip-prinsip dasar transportasi yang ditetapkan pemerintah.