Pendirian Rumah Perseorangan di Atas Tanah Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandung di Tanah Pemakaman Umum Cikadut

Abstract. The role of land as one of Indonesia's state assets is very basic because the state and nation live and develop on land. The population and development activities in the city of Bandung are increasing. However, the availability of land for development is increasingly limited, especially in the construction of settlements so that many people are forced to build settlements in places where they should not be, one of which is the cemetery land at TPU Cikadut, Bandung City, which has changed its function to become a residential area. This study aims to determine the murder of a house on the land of a public cemetery belonging to the Bandung City government at the Cikadut Public Cemetery and the legal efforts that have been made by the Regional Government of Bandung City against the looting of a house on the land of a public cemetery. This research is a normative juridical research using an approach that emphasizes legal norms based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analysis, which describes and analyzes itself by including the laws and regulations associated with the theory and implementation of positive law. This writing data collection technique is a literature study and field studies with interviews. This research data analysis method is normative-qualitative. From the results of the research that has been carried out, regarding the recognition of individual houses on public burial grounds belonging to the Bandung City government at the Cikadut Public Cemetery and the legal efforts that have been made by the Bandung City government against the detention of houses over public burial grounds. Based on the results of this study, the disturbance of building a house on burial ground can endanger the functional and aesthetic value of Green Open Spaces and housing accommodation on burial ground, including violations and can be subject to sanctions. Abstrak. Peran tanah sebagai salah satu asset negara Indonesia yang sangat mendasar karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan di Kota Bandung semakin meningkat. Namun ketersediaan lahan untuk pembangunan semakin terbatas terlebih dalam pembangunan pemukiman sehingga masyarakat banyak yang terpaksa membangun pemukiman di tempat yang tidak seharusnya salah satunya lahan pemakaman di TPU Cikadut Kota Bandung yang beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pendirian rumah di atas tanah tempat pemakaman umum milik pemerintah Kota Bandung di TPU Cikadut dan upaya hukum yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap pendirian rumah di atas lahan tempat pemakaman umum. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada norma hukum didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Teknik pengumpulan data penulisan ini adalah studi kepustakaan dan studi lapang dengan wawancara. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif-kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pendirian rumah perseorangan di atas tanah pemakaman umum milik pemerintah Kota Bandung di Tempat Pemakaman Umum Cikadut dan upaya hukum yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Bandung terhadap pendirian rumah di atas tanah tempat pemakaman umum. Berdasarkan hasil penelitian ini akibatnya dari pelanggaran mendirikan rumah dia atas tanah pemakaman dapat membahayakan nilai fungsional dan estetika Ruang Terbuka Hijau dan pendirian rumah di atas tanah pemakaman termasuk pelanggran dan dapat dikenakan sanksi.