KEBIJAKAN TURKI DALAM MENDIRIKAN BUFFER ZONE PADA KONFLIK TURKI-KURDI DI SURIAH TAHUN 2019

Penelitian ini berisikan tentang analisis kebijakan Turki dalam mendirikan buffer zone atau zona penyangga di Suriah Utara dalam isu konflik Turki-Kurdi. Penelitian ini memiliki urgensi yaitu pasca penarikan pasukan AS pada Oktober 2019, terjadi kekosongan militer di perbatasan Suriah. Pemerintah Turki memutuskan melanjutkan kebijakan buffer zone di Suriah dengan bekerja sama dengan Rusia. Kebijakan ini menuai pro-kontra karena memakan biaya yang besar di tengah resesi ekonomi yang dialami oleh Turki. Di samping itu ancaman militer dari perbatasan Suriah utara dinilai tidak signifikan dan mulai melemah. Penelitian ini menggunakan konsep threat perception (persepsi ancaman) dan turunannya yaitu ontological security (keamanan ontologis). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif analitis serta memakai data primer beserta sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan buffer zone yang diberlakukan oleh pemerintah Turki dipengaruhi oleh material forces yang berada pada kondisi keterbatasan pilihan kebijakan atau single policy option, di mana adanya pelemahan pengaruh kekuatan Turki di Suriah. Sementara itu, pada ideational forces ditemukan bahwa kondisi identitas Turki yang fluid melibatkan Turki sebagai identitas yang berbeda dalam menghadapi penanganan konflik dengan Kurdi. Pada sisi keamanan ontologis, temuan tersebut mencakup terhadap empat indikator yaitu tidak koherennya tindakan narasi Neo-Ottoman dalam kebijakannya di perbatasan Suriah; pemerintah Turki yang tidak ingin kembali pada identitas sebelumnya; status inferior Turki dan keinginan untuk mencegah status tersebut dalam konflik di Suriah utara; serta Sevres syndrome dan Lausanne syndrome yang menyebabkan ketidakpercayaan Turki dalam melaksanakan kerja sama dengan Amerika Serikat maupun Rusia terkait kebijakannya dalam mendirikan buffer zone.