Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
View through CrossRef
Kris is an object of Indonesian culture which has beautiful artistic and high economic values. Kris making is still maintained in several areas, one of which is in Sumenep Regency. Since 2014, Sumenep Regency has been recognized by UNESCO as the area that has the most Mpu (makers of heirlooms) in the world and most of them are in Aeng Tong-Tong Village. The tradition of making kris in Sumenep has existed since the time of the Majapahit Kingdom and has continued to this day. The rapid development of the industry and the number of kris makers in Sumenep have made Sumenep the Indonesian Kris City. The aim of this research is to analyze the legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris based on national laws and international conventions using a statutory approach. The legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in national law is contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture, while the legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in International Conventions is contained in The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005, The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, and The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. In realizing optimal legal protection for the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in national law and international conventions, a comprehensive legal protection must be provided including legal protection for Intellectual Property and Non-Intellectual Property.
(Keris merupakan benda hasil budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni yang indah dan nilai ekonomi yang tinggi. Pembuatan keris tetap dipertahankan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Sumenep. Sejak Tahun 2014, Kabupaten Sumenep diakui oleh UNESCO sebagai daerah yang memiliki Mpu (pembuat benda pusaka) terbanyak di dunia dan sebagian besar ada di Desa Aeng Tong-Tong. Tradisi pembuatan keris di Sumenep sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan masih terus bertahan hingga kini. Pesatnya perkembangan industri dan jumlah perajin keris di Sumenep menjadikan Sumenep sebagai Kota Keris Indonesia. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep berdasarkan hukum nasional dan konvensi internasional dengan menggunakan pendekatan perundangan. Perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam hukum nasional terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam Konvensi Internasional terdapat dalam The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression 2005, The Convention for the Safeguarding of the lntangible Cultural Heritage 2003, dan The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam hukum nasional dan konvensi internasional, maka harus dilakukan perlindungan hukum secara menyeluruh meliputi perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual dan Non Kekayaan Intelektual.)
Institut Agama Islam Negeri Madura
Title: Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
Description:
Kris is an object of Indonesian culture which has beautiful artistic and high economic values.
Kris making is still maintained in several areas, one of which is in Sumenep Regency.
Since 2014, Sumenep Regency has been recognized by UNESCO as the area that has the most Mpu (makers of heirlooms) in the world and most of them are in Aeng Tong-Tong Village.
The tradition of making kris in Sumenep has existed since the time of the Majapahit Kingdom and has continued to this day.
The rapid development of the industry and the number of kris makers in Sumenep have made Sumenep the Indonesian Kris City.
The aim of this research is to analyze the legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris based on national laws and international conventions using a statutory approach.
The legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in national law is contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture, while the legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in International Conventions is contained in The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005, The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, and The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work.
In realizing optimal legal protection for the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in national law and international conventions, a comprehensive legal protection must be provided including legal protection for Intellectual Property and Non-Intellectual Property.
(Keris merupakan benda hasil budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni yang indah dan nilai ekonomi yang tinggi.
Pembuatan keris tetap dipertahankan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Sumenep.
Sejak Tahun 2014, Kabupaten Sumenep diakui oleh UNESCO sebagai daerah yang memiliki Mpu (pembuat benda pusaka) terbanyak di dunia dan sebagian besar ada di Desa Aeng Tong-Tong.
Tradisi pembuatan keris di Sumenep sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan masih terus bertahan hingga kini.
Pesatnya perkembangan industri dan jumlah perajin keris di Sumenep menjadikan Sumenep sebagai Kota Keris Indonesia.
Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep berdasarkan hukum nasional dan konvensi internasional dengan menggunakan pendekatan perundangan.
Perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam hukum nasional terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam Konvensi Internasional terdapat dalam The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression 2005, The Convention for the Safeguarding of the lntangible Cultural Heritage 2003, dan The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work.
Dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam hukum nasional dan konvensi internasional, maka harus dilakukan perlindungan hukum secara menyeluruh meliputi perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual dan Non Kekayaan Intelektual.
).
Related Results
The Mythology Behind the Creation of Blambangan Keris and Its Influence on the Creative Industry
The Mythology Behind the Creation of Blambangan Keris and Its Influence on the Creative Industry
Given its meaningful and artistic values, Indonesian keris has been recognized by UNESCO as a world cultural heritage. However, contrary to the values in Indonesian culture, many v...
The Mythology Behind the Creation of Blambangan Keris and Its Influence on the Creative Industry
The Mythology Behind the Creation of Blambangan Keris and Its Influence on the Creative Industry
Given its meaningful and artistic values, Indonesian keris has been recognized by UNESCO as a world cultural heritage. However, contrary to the values in Indonesian culture, many v...
PENERAPAN MOTIF KATAK PADA KERIS DHAPUR BETOK PAMOR UDAN MAS
PENERAPAN MOTIF KATAK PADA KERIS DHAPUR BETOK PAMOR UDAN MAS
ABSTRAKKatak (kodok) merupakan salah satu hewan yang cukup populer dalam kehidupan masyarakat Jawa. Katak (kodok) dalam habitatnya sering dijumpai pada tumbuhan teratai yang hidupn...
Estetika dan Karakteristik Keris Puthut dalam Ketubuhan sebagai Inspirasi Gerak Tari
Estetika dan Karakteristik Keris Puthut dalam Ketubuhan sebagai Inspirasi Gerak Tari
Karya ini merupakan karya dalam bentuk dance film dengan pijakan gerak abstrak untuk menggambarkan setiap adegan. Judul karya ini adalah Mandhita, kata tersebut diambil dari bentuk...
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Musik Tradisional Tong - Tong
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Musik Tradisional Tong - Tong
This qualitative descriptive research method is to describe and discuss a policy of the Sumenep Regency Government to implement the Sumenep Regency Government Policy in the Context...
RANCANG BANGUN VISUALISASI PEMBELAJARAN PENGENALAN KERIS JAWA BERBASIS MULTIMEDIA
RANCANG BANGUN VISUALISASI PEMBELAJARAN PENGENALAN KERIS JAWA BERBASIS MULTIMEDIA
ABSTRAKKeris sebagai karya seni yang sudah tidak asing bagi masyarakat Jawa khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Keris merupakan salah satu senjata peninggalan budaya Indon...
Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian ke...
KONVENSI DEN HAAG 1993: PERBANDINGAN DAN DAMPAK RATIFIKASI TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA
KONVENSI DEN HAAG 1993: PERBANDINGAN DAN DAMPAK RATIFIKASI TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA
This article aims to analyze the comparison of the regulation of intercountry child adoption between Indonesian national law and the 1993 Hague Convention, and analyze the impact t...

