KASUS SUAP OLEH BOWO SIDIK UNTUK SERANGAN FAJAR PEMILU 2019 DITINJAU DARI ETIKA POLITIK MENURUT ARISTOTELES, MACHIAVELLI, DAN HOBBES

Indonesia merupakan negara demokrasi yang di mana setiap tindakan dilakukan untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi tentu ada yang namanya politik. Indonesia tak lepas dari politik. Beberapa kasus yang ada di Indonesia juga sering terjadi karena politik. Seperti yang baru baru ini, ada kasus tentang tindakan suap yang dilakukan oleh mantan komisi VIII DPR RI yaitu Bowo Sidik Pangarso. Bowo Sidik Pangarso terbukti menerima suap sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130 dari Marketing Manager PT Humpus Transportasi Kimia yaitu Asty Winasti. Uang itu diterima Bowo melalui perantara staf PT Inarsia, Indung. Bowo sendiri mengaku bahwa penerimaan suap itu dilakukan untuk biaya kampanye sebab Bowo kembali maju sebagai caleg dari Dapil Jawa Tengah II. Kasus suap di Indonesia sendiri sudah marak dilakukan oleh tikus tikus berdasi, maka tak heran jika ada kasus suap seperti ini. Namun tindakan suap bukanlah tindakan yang etis. Apalagi tindakan suap itu dilakukan untuk kepentingan politik. Politik yang baik seharusnya politik yang beretika. Seperti yang di bilang Aristoteles bahwa politik itu gandeng dengan etika, karena etika awal orang berpolitik. Aristoteles berpendapat bahwa Negara mengejar kebaikan bersama. Lalu bagaimana pendapat Machiavelli tentang beretika dalam politik? Ternyata Machiavelli berpendapat bahwa ada jurang pemisah yang cukup curam antara etika dan politik. Lain lagi dengan pendapat Hobbes mengenai etika dan politik. Ketiga tokoh tersebut mempunyai pandangan yang berbeda mengenai etika dan politik. Namun pendapat ketiga tokoh tersebut nyatanya ada dalam kehidupan di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, pendapat ketiga tokoh tersebut benar benar terjadi. Lalu apakah ketiga pendapat tokoh tersebut benar? Apa itu hanya kebetulan saja? Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan di bawah ini.