Javascript must be enabled to continue!
Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Subsidi di Padang Pariaman
View through CrossRef
Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi manusia (primer) karena tingginya angka kesenjangan antara kebutuhan rumah (demand) dengan penyediaan rumah (suply), pemerintah menyertakan pihak swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan perumahan rakyat atau rumah subsidi. Perumahan subsidi adalah salah satu program pemerintah sebagai pemenuhan akan rumah terkhusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasal 43 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa “dalam melakukan pembelian rumah dilakukan setelah melalui persyaratan kepastian atas ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. Pada realitanya terjadi kecenderungan ada pengabaian oleh pelaku usaha/pengembang terhadap hak-hak konsumen, sehingga muncul adanya ketidakpuasan konsumen terhadap pelaku usaha/pengembang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research) dengan pendekatan undang-undang (statues approach) dengan mengkaji fakta-fakta pembangunan hingga pemanfaatan rumah subsidi di Kabupaten Padang Pariaman dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mengutamakan prinsip Keberpihakan dan keberlanjutan. Keberpihakan dan keberlanjutan sebagai jaminan hukum bagi Masyarakat Kota Padang untuk memenuhi kebutuhan papannya khususnya tempat tinggal. .Kedua, Terdapatnya permasalahan pada perumahan subsidi di wilayah Padang Pariaman baik Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum yang tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 37 Tahun 2021. Akibat timbulnya tidak terpenuhinya standar yang ditentukan pada perwako nomor 37 Tahun 2021 bahwa perumahan subsidi di Padang Pariaman, Pemerintah tidak melakukan pengawasan dan pengendalian selama pengembang melakukan Pembangunan hingga pemanfaatan.
Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti)
Title: Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Subsidi di Padang Pariaman
Description:
Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi manusia (primer) karena tingginya angka kesenjangan antara kebutuhan rumah (demand) dengan penyediaan rumah (suply), pemerintah menyertakan pihak swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan perumahan rakyat atau rumah subsidi.
Perumahan subsidi adalah salah satu program pemerintah sebagai pemenuhan akan rumah terkhusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pasal 43 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa “dalam melakukan pembelian rumah dilakukan setelah melalui persyaratan kepastian atas ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
Pada realitanya terjadi kecenderungan ada pengabaian oleh pelaku usaha/pengembang terhadap hak-hak konsumen, sehingga muncul adanya ketidakpuasan konsumen terhadap pelaku usaha/pengembang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research) dengan pendekatan undang-undang (statues approach) dengan mengkaji fakta-fakta pembangunan hingga pemanfaatan rumah subsidi di Kabupaten Padang Pariaman dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mengutamakan prinsip Keberpihakan dan keberlanjutan.
Keberpihakan dan keberlanjutan sebagai jaminan hukum bagi Masyarakat Kota Padang untuk memenuhi kebutuhan papannya khususnya tempat tinggal.
.
Kedua, Terdapatnya permasalahan pada perumahan subsidi di wilayah Padang Pariaman baik Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum yang tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 37 Tahun 2021.
Akibat timbulnya tidak terpenuhinya standar yang ditentukan pada perwako nomor 37 Tahun 2021 bahwa perumahan subsidi di Padang Pariaman, Pemerintah tidak melakukan pengawasan dan pengendalian selama pengembang melakukan Pembangunan hingga pemanfaatan.
Related Results
Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Padi yang Menggunakan Pupuk Subsidi dan Pupuk Non Subsidi di Desa Cahya Maju Kec. Lempuing OKI Kab. OKI
Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Padi yang Menggunakan Pupuk Subsidi dan Pupuk Non Subsidi di Desa Cahya Maju Kec. Lempuing OKI Kab. OKI
Penelitian ini membahas pendapatan petani padi pengguna pupuk subsidi dan non subsidi di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam satu kali musim tana...
Tinjauan Kemampuan Teknik Dasar Pemain Sepak Bola Putri SSB Baringin Sati Kabupaten Padang Pariaman
Tinjauan Kemampuan Teknik Dasar Pemain Sepak Bola Putri SSB Baringin Sati Kabupaten Padang Pariaman
Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kemampuan teknik dasar sepakbola pemain Sepakbola putri SSB Baringin Sati Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini ...
IMPROVING THE DEVELOPMENT OF SMALLHOLDER COCOA PLANTATIONS IN PADANG PARIAMAN DISTRICT
IMPROVING THE DEVELOPMENT OF SMALLHOLDER COCOA PLANTATIONS IN PADANG PARIAMAN DISTRICT
Padang Pariaman is one of three regions in West Sumatra designated as a Cocoa Commodity Agricultural Development Area, along with Pasaman Regency and West Pasaman Regency (Kementan...
MANAJEMEN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU MADRASAH
MANAJEMEN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU MADRASAH
Tulisan ini mendeskripsikan Manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung mua...
Ritual Pemajangan Foto Ungku Saliah di Kedai Etnik Minang Pariaman
Ritual Pemajangan Foto Ungku Saliah di Kedai Etnik Minang Pariaman
This article aims to explain the ritual of displaying portraits of Ungku Saliah in shops by the Minang Pariaman ethnic group. The existence of this ritual explains that there is a ...
EVALUASI PASCA HUNI KEBERLANJUTAN PERUMAHAN MURAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
EVALUASI PASCA HUNI KEBERLANJUTAN PERUMAHAN MURAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Pada tahun 2019, Indonesia memiliki housing backlog sebesar 7,6 juta rumah yang perlu diakomodir dengan pemenuhan perumahan baru. Oleh karena itu ada kebijakan melalui program “sat...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI PERUMAHAN GREEN SUNNY ESTATE
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI PERUMAHAN GREEN SUNNY ESTATE
Program Sejuta Rumah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai solusi pertumbuhan penduduk yang pesat dengan menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat khususnya Masyara...
PROSES ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM
PROSES ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM
Setiap sekolah / madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya memerlukan administrasi sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Karena i...

