Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Corporate Criminal Liability in Cases of Investment Fraud Offenses

View through CrossRef
Information technology and electronic technology are increasingly becoming integral to everyday life worldwide. The advancements in these technologies are transforming how we communicate, access information, and even establish businesses. However, this progress also brings negative consequences, such as a rise in online crimes. Criminals can easily exploit the internet for investment fraud, fake cooperatives, and various scams. For example, in 2022, a case in Bandung involved an individual named DS who perpetrated investment fraud through a robot trading application called Quotext. Both individuals and companies can fall victim to these fraudulent activities. This study employs a normative legal research method, examining various legal regulations, such as the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. The findings indicate that those who commit investment fraud can be held accountable either as individuals or as corporations. Corporate entities can face criminal responsibility in cases of investment fraud, as the fraudulent actions of their representatives may implicate the entire organization. Investment fraud is subject to criminal sanctions for fraud under the Criminal Code. However, if the fraud occurs online, the provisions concerning fraud or embezzlement outlined in the Electronic Information and Transactions Law will apply, further emphasizing the need for corporate accountability in the digital age. Teknologi informasi dan teknologi elektronik semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini mengubah cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan bahkan membangun bisnis. Namun, kemajuan ini juga membawa konsekuensi negatif, seperti meningkatnya kejahatan daring. Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah memanfaatkan internet untuk penipuan investasi, koperasi palsu, dan berbagai penipuan lainnya. Misalnya, pada tahun 2022, sebuah kasus di Bandung melibatkan seorang individu bernama DS yang melakukan penipuan investasi melalui aplikasi perdagangan robot bernama Quotext. Baik individu maupun perusahaan dapat menjadi korban dari kegiatan penipuan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mereka yang melakukan penipuan investasi dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai individu maupun sebagai korporasi. Entitas korporasi dapat menghadapi tanggung jawab pidana dalam kasus penipuan investasi, karena tindakan penipuan yang dilakukan oleh perwakilan mereka dapat melibatkan seluruh organisasi. Penipuan investasi dikenakan sanksi pidana atas penipuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, jika penipuan terjadi secara daring, ketentuan mengenai penipuan atau penggelapan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan berlaku, yang semakin menegaskan perlunya akuntabilitas perusahaan di era digital. Keywords: Criminal Liability, Corporation, Investment Fraud, Online Crimes
Title: Corporate Criminal Liability in Cases of Investment Fraud Offenses
Description:
Information technology and electronic technology are increasingly becoming integral to everyday life worldwide.
The advancements in these technologies are transforming how we communicate, access information, and even establish businesses.
However, this progress also brings negative consequences, such as a rise in online crimes.
Criminals can easily exploit the internet for investment fraud, fake cooperatives, and various scams.
For example, in 2022, a case in Bandung involved an individual named DS who perpetrated investment fraud through a robot trading application called Quotext.
Both individuals and companies can fall victim to these fraudulent activities.
This study employs a normative legal research method, examining various legal regulations, such as the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law.
The findings indicate that those who commit investment fraud can be held accountable either as individuals or as corporations.
Corporate entities can face criminal responsibility in cases of investment fraud, as the fraudulent actions of their representatives may implicate the entire organization.
Investment fraud is subject to criminal sanctions for fraud under the Criminal Code.
However, if the fraud occurs online, the provisions concerning fraud or embezzlement outlined in the Electronic Information and Transactions Law will apply, further emphasizing the need for corporate accountability in the digital age.
Teknologi informasi dan teknologi elektronik semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia.
Kemajuan teknologi ini mengubah cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan bahkan membangun bisnis.
Namun, kemajuan ini juga membawa konsekuensi negatif, seperti meningkatnya kejahatan daring.
Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah memanfaatkan internet untuk penipuan investasi, koperasi palsu, dan berbagai penipuan lainnya.
Misalnya, pada tahun 2022, sebuah kasus di Bandung melibatkan seorang individu bernama DS yang melakukan penipuan investasi melalui aplikasi perdagangan robot bernama Quotext.
Baik individu maupun perusahaan dapat menjadi korban dari kegiatan penipuan ini.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa mereka yang melakukan penipuan investasi dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai individu maupun sebagai korporasi.
Entitas korporasi dapat menghadapi tanggung jawab pidana dalam kasus penipuan investasi, karena tindakan penipuan yang dilakukan oleh perwakilan mereka dapat melibatkan seluruh organisasi.
Penipuan investasi dikenakan sanksi pidana atas penipuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun, jika penipuan terjadi secara daring, ketentuan mengenai penipuan atau penggelapan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan berlaku, yang semakin menegaskan perlunya akuntabilitas perusahaan di era digital.
Keywords: Criminal Liability, Corporation, Investment Fraud, Online Crimes.

Related Results

‘A Hollywood Blockbuster’, or the Problems of Liability in Ukrainian Bankruptcy Proceedings
‘A Hollywood Blockbuster’, or the Problems of Liability in Ukrainian Bankruptcy Proceedings
Among the legal mechanisms directly involved in resolving the issue of debtors’ insolvency and the settlement of creditors’ monetary claims are the institutions of joint and severa...
Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta
Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta
The National Criminal Code as the brand-new Indonesian criminal law’s face provides several fundamental changes, including provisions on the principle of material legality and vica...
Criminal-legal characteristics of military criminal offenses
Criminal-legal characteristics of military criminal offenses
The article emphasizes that the topic of military criminal offenses is extremely relevant in the context of violations of legality and discipline in the military sphere. Taking int...
Participation In Crimal Acts According In Islamic Criminal Law
Participation In Crimal Acts According In Islamic Criminal Law
<p>The current Research This research aims to explore the views of Islamic criminal law in relation to the the concept of participation in a criminal offense. The research me...
Some issues of administrative offenses
Some issues of administrative offenses
The article examines the study of the content and structure of administrative offenses (torts) during martial law, specifies their theoretical and practical basis. A detailed...
Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy
Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy
The acceptance of the corporation as the subject of a criminal act, causing problems in the accountability of corporate criminal acts, because of the existence of vague norms that ...
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU
Abstract: Government agencies as budget users, implementers of popular programs and activities, are indicated to be real perpetrators of fraud. Some conditions in the work environm...
Przestępca zawodowy
Przestępca zawodowy
 The article seeks to sum up all that has been said on the subject of professional criminality in the past half-century. It was never any part of the author’s aim to offer an analy...

Back to Top