HTN RESUME _ 132 fifin alfian

Perlunya pengaturan kewarganegaraan ganda kian mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara di belahan dunia. Dwi kewarganegaraan memang menjadi hal yang diimpikan para diaspora Indonesia di berbagai negara mengingat banyaknya WNI diaspora dengan kewarganegaraan tunggal kerap mengalami pelbagai kendala dan keterbatasan. Politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini memang menganut prinsip berkewarganegaraan tunggal (single nationality). Prinsip ini bahkan telah dianut sejak Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan terakhir di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Saat ini, munculnya tuntutan untuk diterapkannya kewarganegaraan ganda tidak terbatas memang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006