Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Yang Telah Habis Masa Penahanan Guna Mengurangi Fenomena Overcrowding di Rutan Kelas I Depok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan overcrowding di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Overcrowding sendiri merupakan peristiwa dimana terjadinya penumpukan sejumlah tahanan yang tinggal di dalam rutan melebihi kapasitas seharusnya, sebagaimana terjadi di rutan kelas I Depok. Fenomena overcrowding tentunya dapat menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak tahanan yang seharusnya dijamin selama berada di dalam fasilitas rutan maupun lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak dari fenomena overcrowding di Rutan Kelas I Depok serta untuk mengetahui apakah Pengeluaran demi hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 dapat menjadi alternative untuk menyelasaikan permasalahan overcrowding di dalam Rutan. Didapatkan hasil penelitian bahwasannya proses hukum yang dinilai lambat dalam menangani suatu kasus serta kurangnya kapasitas rutan dan penegak hukum, dalam hal ini kapasitas penjaga lapas menjadi faktor penyebab terjadinya overcrowding di rutan kelas I Depok, yang mana dapat berdampak negatif pada pengawasan tahanan dan perawatan lapas dan juga melanggar hak-hak tahanan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, yang menjelaskan bahwa tahanan wajib untuk dilepaskan jika masa penahanan telah habis demi hukum. Dengan membebaskan para tahanan yang telah habis masa tahanan, tentunya akan dapat mencegah terjadinya overcrowding. Pembebasan tahanan demi hukum dalam hal ini dapat dikatakan efektif guna menyelesaikan permasalahan fenomena overcrowding di Rutan Kelas I Depok