Perbandingan Penerapan Clean Government Antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Citra buruk tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan praktik-praktik seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah membawa kita pada suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang diwarnai dengan semangat reformasi. Salah satu isu sentral yang muncul dari gerakan reformasi ini adalah gagasan Good dan Clean Government. Penelitian ini menggunakan teori good and clean government dari Sedarmayanti. Terdapat empat aspek yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik antara lain studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, dengan fokus pada aparat KOPERIN DISDAG Kota Cimahi serta Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum, Perbandingan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah, Perbandingan partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu, dan Perbandingan supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.