Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini sangat mempengaruhi kondisi bisnis perusahaan sehingga dibutuhkan tata kelola teknologi informasi. COBIT 2019 merupakan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang memiliki standarisasi untuk melakukan penerapan tata kelola teknologi informasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau merupakan perusahaan pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan hukum dan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kapabilitas proses TI saat ini (as-is) dan tingkat kapabilitas proses TI yang diharapkan (to-be) serta memberikan rekomendasi dan saran pada tata kelola TI yang lebih baik bagi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. Penelitian ini dilakukan menggunakan standar framework COBIT 2019. Dari objektif proses yang ada, didapatkan 8 objektif yang sesuai dengan penelitian, yaitu APO04 – Managed Innovation, APO07 – Managed Human Resources, APO13 – Managed Security, BAI02 – Managed Requirements Definitions, BAI03 – Managed Solutions Identification and Build, DSS03 – Managed Problems, DSS05 – Managed Security Services, MEA01 – Managed Performance and Conformance Monitoring, EDM01 – Ensured Governance Framework Setting and Maintenance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada objektif proses APO04 dan EDM01 berada pada tingkat kemampuan level 4 (as-is) dengan nilai kemampuan APO04 dan EDM01 sebesar 100%, untuk DSS03 dan MEA01 berada pada tingkat kemampuan level 5 (as-is) dengan nilai kemampuan DSS03 dan MEA01 sebesar 100%, untuk APO07 dan APO13 berada pada tingkat kemampuan level 2 (as-is), dan untuk domain BAI03 dan DSS05 berada pada tingkat kemampuan level 1 (as-is).