Javascript must be enabled to continue!
Efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan, dan Penanaman Modal Kabupaten Solok dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
View through CrossRef
Pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan, menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, maka setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Seringnya masyarakat mengajukan permohonan IMB dengan keadaan sudah terbangun terlebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada karena pada dasarnya IMB diberikan untuk bangunan yang belum berdiri atau hendak mendirikan bangunan. Tidak teraturnya pembangunan Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, dengan tidak melapor IMB dapat juga menyebabkan Pembangunan yang tidak terkendalikan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Title: Efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan, dan Penanaman Modal Kabupaten Solok dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Description:
Pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal.
Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan, menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, maka setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Seringnya masyarakat mengajukan permohonan IMB dengan keadaan sudah terbangun terlebih dahulu.
Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada karena pada dasarnya IMB diberikan untuk bangunan yang belum berdiri atau hendak mendirikan bangunan.
Tidak teraturnya pembangunan Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain.
Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, dengan tidak melapor IMB dapat juga menyebabkan Pembangunan yang tidak terkendalikan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.
Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian.
Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan.
Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung
AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung
Disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa dampak bagi peyelenggaraan perizinan PBG di daerah, khususnya bagi 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. O...
Efektivitas Pelayanan Perizinan Pariwisata Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Denpasar
Efektivitas Pelayanan Perizinan Pariwisata Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Denpasar
Saat ini pelayanan perizinan mengalami kemajuan dengan penggunaan elektronik yang dikelola dengan OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Denpasar, adapun perm...
Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan
Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan
The rise of buildings in the city of Bandung is a symbol of the development of the city of Bandung itself, but the development of a city must of course refer to the existing rules....
Perancangan Sistem Informasi Perizinan Guru dan Siswa di SMA Terpadu Riyadlul Ulum Tasikmalaya
Perancangan Sistem Informasi Perizinan Guru dan Siswa di SMA Terpadu Riyadlul Ulum Tasikmalaya
Abstract. Riyadlul Ulum Integrated Senior High School is an integrated boarding school-based school, by combining the State Education curriculum, Salafi Islamic Boarding School cur...
SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI PETERNAKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI PETERNAKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
The Banjarnegara Regency One Stop Integrated Licensing and Investment Service (DPMPPTSP) is one of the units in the region that organizes Online Single Submission. However, the imp...
Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Abstract This study aims to determine the implementation of the function of public services in one-stop integrated services. The research method used is empirical legal research th...
ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DUMAI
ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DUMAI
Kantor Kementerian Agama Dumai melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ...

