Javascript must be enabled to continue!
INTEGRASI NIK MENJADI NPWP DENGAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK
View through CrossRef
Upaya peningkatan pajak sendiri juga banyak menghadapi kendala, dimana tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dan masih banyak wajib pajak yang tidak menyatakan dan membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem Single Identity Number (SIN) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi literatur. Didalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari website Kementerian Keuangan tentang penerimaan pajak bulan januari hingga agustus dari tahun 2019 hingga 2022. Kebijakan satu data integrasi NIK menjadi NPWP, dinamakan sistem Single Identity Number (SIN). Dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan berbeda sehingga memudahkan bagi wajib pajak sehingga nantinya bisa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: INTEGRASI NIK MENJADI NPWP DENGAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK
Description:
Upaya peningkatan pajak sendiri juga banyak menghadapi kendala, dimana tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dan masih banyak wajib pajak yang tidak menyatakan dan membayar pajak.
Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem Single Identity Number (SIN) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.
03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.
Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi literatur.
Didalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari website Kementerian Keuangan tentang penerimaan pajak bulan januari hingga agustus dari tahun 2019 hingga 2022.
Kebijakan satu data integrasi NIK menjadi NPWP, dinamakan sistem Single Identity Number (SIN).
Dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan berbeda sehingga memudahkan bagi wajib pajak sehingga nantinya bisa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Related Results
PELATIHAN SINKRONISASI NIK DAN NPWP UNTUK MEMUDAHKAN ADMINISTRASI PAJAK
PELATIHAN SINKRONISASI NIK DAN NPWP UNTUK MEMUDAHKAN ADMINISTRASI PAJAK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). kep...
PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban...
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelit...
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelit...
DAMPAK PENGAWASAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KESADARAN PAJAK SEBAGAI PERAN MEDIASI (Studi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)
DAMPAK PENGAWASAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KESADARAN PAJAK SEBAGAI PERAN MEDIASI (Studi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran p...
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Pajak Karyawan AHASS di Kabupaten Semarang
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Pajak Karyawan AHASS di Kabupaten Semarang
This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax rates, tax sanctions,Tax Amnesty And the Voluntary Disclosure Program for Tax Compliance in Ahass, Semarang Regency. T...
Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya
Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya
Taxes are the highest contributor to state revenue in the State Revenue and Expenditure Budget. This cannot be separated from the role of taxpayers' awareness in fulfilling their t...
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Dalam APBN Indonesia, pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap sumber pendanaan negara dari tahun ke tahun sela...

