resume htn putri rahayu

Negara merupakan suatu organisasi besar dan kompleks, terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya yaitu adanya unsur wilayah negara , unsur warga negara dan penduduk dan unsur pemerintah yang sah dan efektif menjalankan tugasnya serta unsur pengakuan internasioanal atas kemerdekaan dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Maka setiap negara merdeka dan berdaulat itu haruslah memiliki warga negara yang sah. Sebaliknya di pandang dari segi kewargaan, maka setiap orang haruslah mempunyai status kewarganegaraan tertentu. Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dalam pasal 28D ayat (4) UUD 1945 juga diakui sebagai hak setiap orang. Harus disadari bahwa setipa negara memilki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan actual. Status kewarganegaraan itu dapat jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional. Hal ini berkaitan dengan adanya Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara modern dianggap sebagai sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan mahkamah konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih ideal dan sempurna. Maka tulisan ini akan membahas mengenai pentingnya keterkaitan status kewarganegaraan ganda dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan kewarganegaraan ganda. Mahkamah Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan demokrasi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintah negara yang stabil. dan juga merupakan koreksi terhadap pengalam kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang di timbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi . Dengan adanya Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara modern dianggap sebagai sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan.