Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

Pengelolaan arsip dinamis pada lembaga peradilan memiliki posisi strategis karena arsip tidak hanya berfungsi sebagai memori administrasi, tetapi juga sebagai bukti autentik dalam pelayanan hukum. Namun, transformasi digital kearsipan pada lembaga pengadilan tingkat pertama masih menghadapi beberapa persoalan mendasar: ketergantungan simultan pada arsip fisik dan digital, lemahnya pengendalian peminjaman, keterbatasan preservasi preventif, serta belum optimalnya penyusutan berbasis Jadwal Retensi Arsip (JRA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dinamis di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A berdasarkan siklus hidup arsip, mengidentifikasi faktor penghambatnya, serta merumuskan strategi perbaikan yang sesuai dengan karakter dokumen peradilan bernilai guna hukum tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip seperti sekretaris, staf arsip, dan operator layanan arsip, serta melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip telah mencakup tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, tetapi belum membentuk sistem yang terintegrasi. Sistem hybrid mempercepat temu kembali arsip digital, namun sekaligus menimbulkan redundansi kerja karena dokumen masih harus dicetak, disahkan, dan dipindai ulang. Ketiadaan SOP peminjaman dan JRA memperlemah kontrol akuntabilitas serta meningkatkan risiko penumpukan arsip. Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai kerentanan sistem hybrid dalam konteks lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki beban perkara tinggi, nilai bukti hukum kuat, dan keterbatasan arsiparis yang belum banyak dikaji dalam literatur kearsipan sebelumnya. Penelitian merekomendasikan integrasi alur digital, penyusunan SOP peminjaman, penerapan JRA, penguatan kompetensi SDM, dan pemenuhan standar preservasi preventif. Dynamic records management in judicial institutions plays a strategic role because records serve not only as an administrative memory but also as authentic evidence in the administration of justice. However, the digital transformation of records management in first-instance courts still faces fundamental challenges such as simultaneous reliance on both physical and digital records, weak control over record borrowing, limitations in preventive preservation, and the absence of retention-based disposal. This study aims to analyze the management of dynamic records at the Wonosobo Class 1A Religious Court based on the records lifecycle, identify its inhibiting factors, and formulate improvement strategies appropriate for judicial documents of high legal value. The study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with three informants directly involved in records management: the secretary, records staff, and records service operators—as well as through observation and documentation, and were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The research results indicate that records management has covered the stages of creation, use, maintenance, and disposal, but has not yet formed an integrated system. The hybrid system accelerates the retrieval of digital records yet simultaneously creates work redundancy because documents still need to be printed, authenticated, and rescanned. The absence of borrowing SOPs and a Record Retention Schedules weakens accountability controls and increases the risk of records accumulation. The novelty of this study lies in its explanation of the vulnerabilities of the hybrid system within the context of a first-instance judicial institution characterized by a high caseload, strong legal evidentiary value, and limited archival staff. The study recommends digital workflows integration, borrowing SOP development, Record Retention Schedule implementation, human resource capacity building, and preventive preservation improvement.