Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Sinergi Akuntansi dan Aspek Hukum dalam Tata Kelola Pembiayaan Pertanian di Desa Lau Gumba

View through CrossRef
Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian nasional, khususnya di Kabupaten Karo sebagai sentra hortikultura. Petani menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya sistem pencatatan, serta kurangnya perlindungan hukum. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan usaha tani tidak akuntabel dan mendorong petani bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan berkelanjutan dalam RPJMN 2025–2029, serta fakta bahwa program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani kecil. Selain itu, belum tersedianya sistem pencatatan keuangan yang sederhana dan partisipatif serta lemahnya implementasi regulasi perlindungan petani menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi praktik tata kelola pembiayaan pertanian di Kabupaten Karo, menganalisis regulasi pembiayaan dan perlindungan petani, mengevaluasi sistem pencatatan serta akuntabilitas keuangan, dan merumuskan model tata kelola pembiayaan yang adil berbasis integrasi akuntansi partisipatif dan perlindungan hukum. Studi difokuskan di Desa Lau Gumba, di mana petani memanfaatkan berbagai program pembiayaan namun masih menghadapi persoalan transparansi, salah alokasi dana, keterlambatan pembayaran, dan potensi sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan akuntansi partisipatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris tentang sinergi aspek akuntansi dan hukum dalam mewujudkan good governance pembiayaan pertanian, serta menjadi dasar kebijakan pembinaan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Luaran penelitian ditargetkan berupa publikasi pada Jurnal Terakreditasi Sinta 6.
Title: Sinergi Akuntansi dan Aspek Hukum dalam Tata Kelola Pembiayaan Pertanian di Desa Lau Gumba
Description:
Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian nasional, khususnya di Kabupaten Karo sebagai sentra hortikultura.
Petani menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya sistem pencatatan, serta kurangnya perlindungan hukum.
Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan usaha tani tidak akuntabel dan mendorong petani bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi.
Urgensi penelitian ini diperkuat oleh komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan berkelanjutan dalam RPJMN 2025–2029, serta fakta bahwa program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani kecil.
Selain itu, belum tersedianya sistem pencatatan keuangan yang sederhana dan partisipatif serta lemahnya implementasi regulasi perlindungan petani menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi praktik tata kelola pembiayaan pertanian di Kabupaten Karo, menganalisis regulasi pembiayaan dan perlindungan petani, mengevaluasi sistem pencatatan serta akuntabilitas keuangan, dan merumuskan model tata kelola pembiayaan yang adil berbasis integrasi akuntansi partisipatif dan perlindungan hukum.
Studi difokuskan di Desa Lau Gumba, di mana petani memanfaatkan berbagai program pembiayaan namun masih menghadapi persoalan transparansi, salah alokasi dana, keterlambatan pembayaran, dan potensi sengketa hukum.
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan akuntansi partisipatif.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan.
Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris tentang sinergi aspek akuntansi dan hukum dalam mewujudkan good governance pembiayaan pertanian, serta menjadi dasar kebijakan pembinaan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan.
Luaran penelitian ditargetkan berupa publikasi pada Jurnal Terakreditasi Sinta 6.

Related Results

Implementasi Rancangan Pendeteksi Gempa Bumi Menggunakan Android Dan Arduino
Implementasi Rancangan Pendeteksi Gempa Bumi Menggunakan Android Dan Arduino
Desa Lau Gumba merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Brastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang cukup di kenal karena memiliki objek wisata yang cukup menarik untuk d...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...

Back to Top