Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
PENGGUNAAN NAMA KOTA SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA
View through CrossRef
Penggunaan nama kota sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa ijin semakin banyak terjadi. UDRP mensyaratkan adanya persamaan atau kemiripan dengan merek apabila nama domain dikategorikan sebagai cybersquatting. UU Merek Amerika dan Inggris menerima perlindungan nama kota sebagai merek yang tidak terdaftar apabila nama kota tersebut memiliki “secondary meaning”. UU ITE dalam Pasal 23 ayat (2) telah memberikan hak kepada pemerintah kota untuk memperoleh nama domain serta hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 38. Pengaturan dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek belum harmonis dengan UU ITE.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama pemerintah kota sebagai nama domain tanpa ijin merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) UU ITE dan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU Merek yang ditafsirkan. Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus menerima dan mengadili perkara cybersquatting terhadap nama kota di Indonesia berdasarkan ketentuan UU ITE dan melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c UU Merek.
Title: PENGGUNAAN NAMA KOTA SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA
Description:
Penggunaan nama kota sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa ijin semakin banyak terjadi.
UDRP mensyaratkan adanya persamaan atau kemiripan dengan merek apabila nama domain dikategorikan sebagai cybersquatting.
UU Merek Amerika dan Inggris menerima perlindungan nama kota sebagai merek yang tidak terdaftar apabila nama kota tersebut memiliki “secondary meaning”.
UU ITE dalam Pasal 23 ayat (2) telah memberikan hak kepada pemerintah kota untuk memperoleh nama domain serta hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 38.
Pengaturan dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek belum harmonis dengan UU ITE.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama pemerintah kota sebagai nama domain tanpa ijin merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) UU ITE dan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU Merek yang ditafsirkan.
Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus menerima dan mengadili perkara cybersquatting terhadap nama kota di Indonesia berdasarkan ketentuan UU ITE dan melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c UU Merek.
.
Related Results
PROBLEMATIKA DALAM PENULISAN NAMA GEOGRAFIS BAHASA INDONESIA DAN RUSIA
PROBLEMATIKA DALAM PENULISAN NAMA GEOGRAFIS BAHASA INDONESIA DAN RUSIA
Perseteruan antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa tahun terakhir yang memuncak pada awal tahun 2022 cukup menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat Indon...
MAKNA NAMA HAJI PADA ETNIK MADURA
MAKNA NAMA HAJI PADA ETNIK MADURA
Penelitian ini dilakukan sebagai lanjutan atas hasil penelitian sebelumnya tentang bentuk-bentuk nama haji pada etnik Madura yang cenderung berupa nama-nama Nabi dalam Islam (Idris...
Pergeseran ekoleksikon nama orang Bali: Studi kasus kajian ekolinguistik
Pergeseran ekoleksikon nama orang Bali: Studi kasus kajian ekolinguistik
Sistem penamaan manusia memiliki hubungan yang erat dengan budaya dan kebiasaan. Budaya masyarakat akan memengaruhi sistem penamaan manusia dari masa ke masa. Penelitian ini bertuj...
Analisis Ketergantungan Kota Bangkinang sebagai Kota Kecil terhadap Kota Pekanbaru Sebagai Kota Induk di Kawasan Metropolitan Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan)
Analisis Ketergantungan Kota Bangkinang sebagai Kota Kecil terhadap Kota Pekanbaru Sebagai Kota Induk di Kawasan Metropolitan Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan)
<p><em><span lang="IN">Kawasan Pekansikawan sebagai kawasan metropolitan terdiri dari </span><span lang="EN-US">Kota </span><span lang="IN"&g...
Kesesuaian Komponen Fisik Taman Kota dalam Mendukung Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Surakarta: Studi Kasus Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari
Kesesuaian Komponen Fisik Taman Kota dalam Mendukung Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Surakarta: Studi Kasus Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari
<p><em>Kota Surakarta </em><em>memiliki visi </em><em>menjaga keseimbangan kebutuhan lahan dan daya tampung lingkungan dengan pertumbuhan pendud...
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG CITRA KOTA CIMAHI SEBAGAI KAWASAN MILITER
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG CITRA KOTA CIMAHI SEBAGAI KAWASAN MILITER
Citra Kota Cimahi Sebagai Kawasan Militer telah dicanangkan pada bulan Februari tahun 2010 yang lalu, pencanangan ini dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Cimahi beserta jajaran in...
Perbandingan Bentuk dan Makna Nama Tempat Di Bali Berdasarkan Prasasti Bali Kuno
Perbandingan Bentuk dan Makna Nama Tempat Di Bali Berdasarkan Prasasti Bali Kuno
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan (1) nama tempat yang ada di Bali berdasarkan prasasti Bali Kuno, (2) perbandingan bentuk nama tempat di Bali berdasarkan prasasti Bali Ku...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...