Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Di Indonesia Good Governance didefinisikan sebagai cara pemerintahan yang demokratis di mana sumber daya sosial dan ekonomi dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia melalui musyawarah dan mufakat. Kesempatan ini diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan urusannya dapat membantu mereka menilai seberapa baik pemerintah memperhatikan kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan. kesimpulan dan. verifikasi data. Informan yang dilibatkan terdiri dari berbagai latar belakang. jabatan dan lembaga. Hasil penelitian dengan fokus 1) Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe: (a) Pelaksanaan prinsip transparansi dengan. indikator (i) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban (ii) Keterbukaan informaasi tentang keuangan (iii) Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat; (b) Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan indikator (i) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah kelurahan (ii) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk .menilai penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe: (a) Faktor yang mempengaruhi transparansi dengan indikator (i) komunikasi (ii) sumber daya. (b) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dengan indikator (i) keterbukaan dan kejelasan (ii) pemimpin teladan (iii) kemampuan penyusaian. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tersedianya informasi-informasi yang jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diperoleh dan dipahami oleh masyarakat.