Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Potential New Fraud Model: Jockey Service in Online Lending in Indonesia

View through CrossRef
Abstract—The shift of the global finance model from traditional banking to modern banking has led the world into accessible economics more than ever before. With the fast-paced advancement in the system, new problems emerge to challenge the world. Indonesia is one of those countries that has changed into the modern financial system, one of which is the use of financial technology. Financial technology, commonly referred to as Fintech, has created ample opportunities for individuals to exploit existing loopholes. Online lending which can be accessed easily by the people have led others to find lucrative and questionable ways to gain money. Failure to pay loans is already an alarming problem, compounding this challenge are the additional concerns posed by “Jockeys”. Jockeys that claim to be able to help debtors to free themselves from debt, typically they themselves will loan debtors the amount of money they need to pay to the online lenders with additional fees. This particular jockey has not been regulated by the government and has extreme potential of misuse in the services, for instance the breach of debtors personal data, fraud, etc. The purpose of this research paper is to analyze whether or not Joki gagal bayar pose a threat to Indonesia’s fintech market-growth. This research is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The writers conclude that the existence of Joki gagal bayar is illegal and has high potential of misuse and fraud. The lack of regulation leaves room for illegal money making schemes to continue to exist in Indonesia. This urges the need of the government of Indonesia to be strict on their view of Joki gagal bayar Keywords: online lending, default, jockey service, financial technology, regulation Abstrak—Pergeseran model keuangan global dari perbankan tradisional ke perbankan modern telah membawa dunia ke perekonomian yang lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya. Dengan kemajuan pesat dalam sistem ini, permasalahan baru pun muncul untuk menantang dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan sistem keuangan modern, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi keuangan. Teknologi finansial yang biasa disebut dengan Fintech telah menciptakan banyak peluang bagi individu untuk memanfaatkan celah-celah yang ada. Pinjaman online yang mudah diakses oleh masyarakat telah menyebabkan orang lain mencari cara yang menguntungkan dan meragukan untuk mendapatkan uang. Kegagalan untuk membayar pinjaman sudah menjadi masalah yang mengkhawatirkan, tantangan ini diperburuk oleh kekhawatiran tambahan yang ditimbulkan oleh “Joki”. Para joki yang mengaku bisa membantu debitur untuk terbebas dari hutang, biasanya mereka sendiri yang akan meminjamkan kepada debitur sejumlah uang yang harus mereka bayarkan kepada pihak pemberi pinjaman online dengan biaya tambahan. Joki khusus ini belum diatur oleh pemerintah dan memiliki potensi penyalahgunaan layanan yang ekstrim, misalnya pembobolan data pribadi debitur, penipuan, dll. Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Joki gagal bayar menimbulkan kerugian atau tidak. ancaman terhadap pertumbuhan pasar fintech di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Joki gagal bayar adalah ilegal dan mempunyai potensi penyalahgunaan dan penipuan yang tinggi. Kurangnya peraturan memberikan ruang bagi skema penghasil uang ilegal untuk terus ada di Indonesia. Hal ini mendesak perlunya pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap pandangan mereka terhadap Joki gagal bayar. Kata kunci: pinjaman online, gagal bayar, layanan joki, teknologi keuangan, regulasi
Title: Potential New Fraud Model: Jockey Service in Online Lending in Indonesia
Description:
Abstract—The shift of the global finance model from traditional banking to modern banking has led the world into accessible economics more than ever before.
With the fast-paced advancement in the system, new problems emerge to challenge the world.
Indonesia is one of those countries that has changed into the modern financial system, one of which is the use of financial technology.
Financial technology, commonly referred to as Fintech, has created ample opportunities for individuals to exploit existing loopholes.
Online lending which can be accessed easily by the people have led others to find lucrative and questionable ways to gain money.
Failure to pay loans is already an alarming problem, compounding this challenge are the additional concerns posed by “Jockeys”.
Jockeys that claim to be able to help debtors to free themselves from debt, typically they themselves will loan debtors the amount of money they need to pay to the online lenders with additional fees.
This particular jockey has not been regulated by the government and has extreme potential of misuse in the services, for instance the breach of debtors personal data, fraud, etc.
The purpose of this research paper is to analyze whether or not Joki gagal bayar pose a threat to Indonesia’s fintech market-growth.
This research is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches.
The writers conclude that the existence of Joki gagal bayar is illegal and has high potential of misuse and fraud.
The lack of regulation leaves room for illegal money making schemes to continue to exist in Indonesia.
This urges the need of the government of Indonesia to be strict on their view of Joki gagal bayar Keywords: online lending, default, jockey service, financial technology, regulation Abstrak—Pergeseran model keuangan global dari perbankan tradisional ke perbankan modern telah membawa dunia ke perekonomian yang lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya.
Dengan kemajuan pesat dalam sistem ini, permasalahan baru pun muncul untuk menantang dunia.
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan sistem keuangan modern, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi keuangan.
Teknologi finansial yang biasa disebut dengan Fintech telah menciptakan banyak peluang bagi individu untuk memanfaatkan celah-celah yang ada.
Pinjaman online yang mudah diakses oleh masyarakat telah menyebabkan orang lain mencari cara yang menguntungkan dan meragukan untuk mendapatkan uang.
Kegagalan untuk membayar pinjaman sudah menjadi masalah yang mengkhawatirkan, tantangan ini diperburuk oleh kekhawatiran tambahan yang ditimbulkan oleh “Joki”.
Para joki yang mengaku bisa membantu debitur untuk terbebas dari hutang, biasanya mereka sendiri yang akan meminjamkan kepada debitur sejumlah uang yang harus mereka bayarkan kepada pihak pemberi pinjaman online dengan biaya tambahan.
Joki khusus ini belum diatur oleh pemerintah dan memiliki potensi penyalahgunaan layanan yang ekstrim, misalnya pembobolan data pribadi debitur, penipuan, dll.
Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Joki gagal bayar menimbulkan kerugian atau tidak.
ancaman terhadap pertumbuhan pasar fintech di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Joki gagal bayar adalah ilegal dan mempunyai potensi penyalahgunaan dan penipuan yang tinggi.
Kurangnya peraturan memberikan ruang bagi skema penghasil uang ilegal untuk terus ada di Indonesia.
Hal ini mendesak perlunya pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap pandangan mereka terhadap Joki gagal bayar.
Kata kunci: pinjaman online, gagal bayar, layanan joki, teknologi keuangan, regulasi.

Related Results

Evaluation of Fraud Prevention Policies in the National Health Insurance System in Indonesia: Narrative Literature Review
Evaluation of Fraud Prevention Policies in the National Health Insurance System in Indonesia: Narrative Literature Review
Introduction: Fraud in the National Health Insurance System (JKN) in Indonesia is a serious issue that harms health services and financing. Fraud practices such as phantom billing ...
Advanced frameworks for fraud detection leveraging quantum machine learning and data science in fintech ecosystems
Advanced frameworks for fraud detection leveraging quantum machine learning and data science in fintech ecosystems
The rapid expansion of the fintech sector has brought with it an increasing demand for robust and sophisticated fraud detection systems capable of managing large volumes of financi...
A Graph Neural Network Model for Financial Fraud Prevention
A Graph Neural Network Model for Financial Fraud Prevention
Financial fraud prevention is a critical challenge for banks, payment processors, and online financial services. Traditional fraud detection models, including rule-based systems an...
Insurance Fraud: Theoretical Conceptualization and Countermeasures
Insurance Fraud: Theoretical Conceptualization and Countermeasures
Ensuring the effective functioning of insurance companies and the proper level of their financial security is impossible without the formation and implementation of an effective sy...
Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Sebagai Pencegahan Fraud Penyalahgunaan Aset
Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Sebagai Pencegahan Fraud Penyalahgunaan Aset
ABSTRACT This research study makes use of primary data to examine the influence of internal controls, compensation appropriateness, and organizational culture on the tendencies of...
Financial Statement Fraud: Evidence from Malaysian Public Listed Companies
Financial Statement Fraud: Evidence from Malaysian Public Listed Companies
Financial statement fraud is seen as a rampant problem around the world. Early detection is one of the ways to curb financial statement fraud, and it has motivated this study to be...
Legal Analysis Regarding Donation Fraud Through Online Media
Legal Analysis Regarding Donation Fraud Through Online Media
Indonesia already has regulations in place to regulate digital fraud matter, but these regulations have not been able to accommodate current needs. The novelty in this research is ...
IDB-9: Country Programming
IDB-9: Country Programming
This paper analyzes whether IDB-9 requirements surrounding the country programming process of the Inter-American Development Bank (IDB, or Bank) are being implemented fully and eff...

Back to Top