Javascript must be enabled to continue!
REFORMASI BIROKRASI ALA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (BUREAUCRATIC REFORM BY THE GOVERNMENT OF PONTIANAK CITY)
View through CrossRef
This study aims to identify the characteristic of bureaucratic reforms implemented by the government of Pontianak City. Some innovation has been successfully carried out in order to speed up public services, thus have an impact on increase of public confidence. The results of this study indicate that the role of strong leadership from the Mayor of Pontianak City(Sutarmidji) and public interaction factor becomes an important element in the implementation of bureaucratic reform in Pontianak. Furthermore, in the context of change management, in order to accelerate the bureaucratic reform in Pontianak, local government using power-coercive approach and normative-re-educative approach. Both of these approaches have succeeded in altering the face of Pontianak City bureaucracy becomes: serve the public better, providing excellent service, fast, cheap and even free, safe, easy, transparent,and fair.Keywords : bureaucratic reform, the government of Pontianak CityStudi ini bertujuan untuk menemukenali ciri khas reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Beberapa pembaharuan/inovasi telah berhasil dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan yang kuat dari Walikota Sutarmidji dan faktor interaksi publik dengan penyelenggara pemerintahan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan reform di tubuh birokrasi Kota Pontianak. Adapun pendekatan manajemen perubahan yang diterapkan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di lokus penelitian ini adalah pendekatan kekuasaan-koersif dan pendekatan normatif-reedukatif. Kedua pendekatan ini telah berhasil mengubah wajah birokrasi Kota Pontianak menjadi lebih melayani publik,prima, cepat, murah dan bahkan gratis, aman, mudah, transparan, dan adil.Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Pontianak
Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara
Title: REFORMASI BIROKRASI ALA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (BUREAUCRATIC REFORM BY THE GOVERNMENT OF PONTIANAK CITY)
Description:
This study aims to identify the characteristic of bureaucratic reforms implemented by the government of Pontianak City.
Some innovation has been successfully carried out in order to speed up public services, thus have an impact on increase of public confidence.
The results of this study indicate that the role of strong leadership from the Mayor of Pontianak City(Sutarmidji) and public interaction factor becomes an important element in the implementation of bureaucratic reform in Pontianak.
Furthermore, in the context of change management, in order to accelerate the bureaucratic reform in Pontianak, local government using power-coercive approach and normative-re-educative approach.
Both of these approaches have succeeded in altering the face of Pontianak City bureaucracy becomes: serve the public better, providing excellent service, fast, cheap and even free, safe, easy, transparent,and fair.
Keywords : bureaucratic reform, the government of Pontianak CityStudi ini bertujuan untuk menemukenali ciri khas reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
Beberapa pembaharuan/inovasi telah berhasil dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik.
Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan yang kuat dari Walikota Sutarmidji dan faktor interaksi publik dengan penyelenggara pemerintahan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan reform di tubuh birokrasi Kota Pontianak.
Adapun pendekatan manajemen perubahan yang diterapkan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di lokus penelitian ini adalah pendekatan kekuasaan-koersif dan pendekatan normatif-reedukatif.
Kedua pendekatan ini telah berhasil mengubah wajah birokrasi Kota Pontianak menjadi lebih melayani publik,prima, cepat, murah dan bahkan gratis, aman, mudah, transparan, dan adil.
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Pontianak.
Related Results
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak
Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
EFEKTIVITAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK
EFEKTIVITAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK
Abstract This research aims to describe and analyze the effectiveness of facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City and to explain the obstacles to ...
Patologi Birokrasi
Patologi Birokrasi
Patologi birokrasi merupakan penyakit yang melemahkan sendi-sendi kehidupan birokrasi. Penyakit ini tidak muncul begitu saja, namun sudah ada sejak lama dan tetap terjaga. Birokras...
POTENSI GASTRONOMI WISATA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA PONTIANAK
POTENSI GASTRONOMI WISATA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA PONTIANAK
This study aims to determine and analyze whether tourism gastronomy has the potential to increase cultural advancement in Pontianak City. Regarding the promotion of culture, with t...
PERAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM (Role of Government in Legal Policy-Making)
PERAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM (Role of Government in Legal Policy-Making)
Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.Birokrasi pemerintah memberi andil terh...
INTERVENSI POLITIK DALAM MUTASI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA
INTERVENSI POLITIK DALAM MUTASI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA
Penelitian ini bertujuan mendskripsikan dan menggambarkan tentang Intervensi Politik Dalam Mutasi Pejabat Birokrasi Pemerintah Kota Bima. Pendekatan dalam penelitian ini adalah des...
An Exploration of the Relationship between Government Type and Bureaucratic Structural Reorganisation in New Zealand, 1957–2017
An Exploration of the Relationship between Government Type and Bureaucratic Structural Reorganisation in New Zealand, 1957–2017
<p><b>The type of government, whether the cabinet is a single-party majority, multiparty coalition, minority, or oversized, is often claimed to be one important factor ...
THE FILLING OF PRATAMA HIGHER LEADERSHIP POSITIONS TO STRENGTHEN BUREAUCRACY REFORM IN THE PERSPECTIVE OF PERFORMANCE RESPONSIBILITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN BATAM CITY COVERNMENT
THE FILLING OF PRATAMA HIGHER LEADERSHIP POSITIONS TO STRENGTHEN BUREAUCRACY REFORM IN THE PERSPECTIVE OF PERFORMANCE RESPONSIBILITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN BATAM CITY COVERNMENT
Abstract
The purpose of this article is to analyze the position of the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Menpan-RB) Number 13 ...

