ANALISIS RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Condition of Indonesia's shrinking economic state made Indonesia's Goverment feels it is necessary to take concrete steps to increasing the national economic state by growing investment through deregulation aimed at resolving regulatory and bureaucratic problems, weak law enforcement, and business uncertainty that are a burden on industrial competitiveness and ease of doing business. Indoesia's Central Government through the Ministry of Finance in December 2019 endorsed the Draft of Tax Omnibus Law which is considered to be a solution to the condition of Indonesia. With regard to the regulation of regional tax rates in this regulation, it will be regulated simultaneously by the Central Government, on the other hand Regional governments have broad regional autonomy, not least in the regulation of local tax collection in their respective regions. The research uses normative juridical research to retrieve, analyze, and study the literature, scientific work, documents / archives and writings that are relevant to the research problem. The purpose of this study is to analyze the Tax Omnibus Law Bill in Indonesia. Based on these results it is known that the formation of the omnibus law can be done as long as it is formed based on existing laws and regulations. The impact of implementing the omnibus law on taxation can kill the sustainability and independence of regional autonomy.Dengan keadaan perekonomian yang semakin lesu, Pemerintah Indonesia merasa perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi nasional yakni dengan cara meningkatkan investasi melalui deregulasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri maupun kemudahan berusaha. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan pada Desember 2019 mengesahkan Naskah RUU Omnibus Law Perpajakan yang dianggap dapat menjadi solusi akan kondisi Indonesia. Terhadap pengaturan tarif pajak daerah pada aturan ini akan diatur secara serentak oleh Pemerintah Pusat, di sisi lain Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah yang luas, tak terkecuali pada pengaturan pemungutan pajak daerah di wilayahnya masing-masing. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, yang akan mengambil, menganalisis, mempelajari dan menelaah literatur-literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip dan tulisan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis RUU Omnibus Law Perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pembentukan omnibus law dapat dilakukan sepanjang dibentuk berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dampak dari dilaksanakannya omnibus law mengenai perpajakan ini dapat mematikan keberlangsungan maupun independensi dari otonomi daerah.