Javascript must be enabled to continue!
Reinterpretasi Pemikiran Al-Mawardi tentang Gender dan Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah: Studi Kasus Khofifah Indar Parawansa
View through CrossRef
Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan dalam politik melalui reinterpretasi pemikiran Al-Mawardi dalam Ahkam al-Sulthaniyyah, khususnya terkait konsep gender dan syarat kepemimpinan. Studi ini memfokuskan pada kasus Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Metode kualitatif digunakan dengan analisis tekstual hermeneutika terhadap Kitab Ahkam al-Sulthaniyyah serta data kinerja Khofifah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi, meskipun mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, pandangan tersebut dapat direinterpretasi berdasarkan prinsip maslahat dalam Islam. Kepemimpinan Khofifah memberikan bukti empirik bahwa perempuan dapat memimpin dengan baik dalam konteks demokrasi modern, selama memenuhi kriteria keadilan, kecakapan dan manfaat bagi masyarakat. Artikel ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip maslahat dalam fiqh siyasah memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan, selama mengutamakan kemaslahatan umat dan kepentingan publik, tanpa terjebak pada persoalan gender semata.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Title: Reinterpretasi Pemikiran Al-Mawardi tentang Gender dan Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah: Studi Kasus Khofifah Indar Parawansa
Description:
Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan dalam politik melalui reinterpretasi pemikiran Al-Mawardi dalam Ahkam al-Sulthaniyyah, khususnya terkait konsep gender dan syarat kepemimpinan.
Studi ini memfokuskan pada kasus Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur.
Metode kualitatif digunakan dengan analisis tekstual hermeneutika terhadap Kitab Ahkam al-Sulthaniyyah serta data kinerja Khofifah.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi, meskipun mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, pandangan tersebut dapat direinterpretasi berdasarkan prinsip maslahat dalam Islam.
Kepemimpinan Khofifah memberikan bukti empirik bahwa perempuan dapat memimpin dengan baik dalam konteks demokrasi modern, selama memenuhi kriteria keadilan, kecakapan dan manfaat bagi masyarakat.
Artikel ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip maslahat dalam fiqh siyasah memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan, selama mengutamakan kemaslahatan umat dan kepentingan publik, tanpa terjebak pada persoalan gender semata.
Related Results
Keterlibatan Jaringan Muslimat NU dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018
Keterlibatan Jaringan Muslimat NU dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018
Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah Indar Parawansa akhirnya berhasil menjadi Gubernur Jawa Timur setelah mengalami kekalahan di dua Pilkada Jawa Timur Sebelumnya. Ke...
Epistemologi Fikih Siyâsah
Epistemologi Fikih Siyâsah
Abstract: Epistemology of Fiqh Siyâsah. Islam is not merely a theological system but also a social and state system. The ulamas through their ijtihad formulated Islamic teachings o...
Impression Management Strategy of Khofifah Indar Parawansa on Instagram Account @khofifah.ip
Impression Management Strategy of Khofifah Indar Parawansa on Instagram Account @khofifah.ip
Impression management refers to an individual's need to present themselves acceptably to others, crucial for maintaining their image and achieving goals. This is particularly impor...
TIPE DAN GAYA KEPEMIMPINAN: SUATU TINJAUAN TEORITIS
TIPE DAN GAYA KEPEMIMPINAN: SUATU TINJAUAN TEORITIS
Tipe dan gaya kepemimpinan sangat berkaitan dengan norma perilaku pada diri seseorang saat mempengaruhi mempengaruhi perilaku orang lain. Tipe dan gaya kepemimpinan  memiliki berb...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Keperluan Pembinaan Korpus Fiqh Nelayan Pantai Di Negeri Perak
Keperluan Pembinaan Korpus Fiqh Nelayan Pantai Di Negeri Perak
Golongan nelayan pantai sering berdepan dengan cabaran seperti kesukaran mendirikan solat di atas bot yang tidak stabil, masalah kebersihan dan kesucian tempat solat, ketidakmampua...
Money Politics in a Contemporary Fiqh Siyasah Review
Money Politics in a Contemporary Fiqh Siyasah Review
This research aims to examine money politics as a form of abuse of power during elections in Indonesia. It analyzes the phenomenon through the perspective of fiqh siyasah, employs ...
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
<p>Penelitian ini dilakukan di Kotamadya<br />Mataram Nusa Tenggara Barat. Sasaran<br />penelitian adalah suatu masyarakat lokal yang<br />menamakan dirinya...

